PANGKALPINANG, www.wowbabel.com - Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang lama diwacanakan Presiden RI, Joko Widodo, kembali diperbincangkan.
Bahkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat (Pj) Gubernur Babel bersama Bupati/ Walikota se-Babel, WPR ini diusulkan dan menjadi point kesepakatan untuk ditindaklanjuti.
"Pemprov mengajukan WPR ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kami akan segera menyiapkan usulan hal itu," kata Pj Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin kepada media usai rakor, Kamis (28/7/2022).
Lanjutnya meski lama telah diwacanakan, sejauh ini memang belum ada sama sekali pengajuan WPR yang disampaikan oleh Pemprov Bangka Belitung.
"Saya selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba Kementerian ESDM memberikan lampu hijau agar Pemprov mengusulkan WPR ini, itu opsi yang kami tawarkan," jelasnya.
Menurutnya, apabila ada WPR di Babel merupakan salah satu jalan keluar penataan tambang timah ilegal di Babel.
"Ya, dapat dulu WPR, untuk wilayah bisa mana saja diusulkan, nanti akan dievaluasi," paparnya.
Dalam pemberian perizinan tambang, dirinya bersama Pemprov Babel sudah mendirikan rumah layanan guna memudahkan masyarakat untuk membuat Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB).
"Meski belum terakses oleh Online System Submission, hal itu bukan masalah, kami telah memerintahkan Dinas ESDM untuk menampung segala permohonan perizinan tersebut," tukas Ridwan Djamaludin.
"OSS itu mekanisme legal formal, proseduralnya, sudah saya sampaikan ke kepala dinas agar ditampung dulu semua permohonannnya sampai akses OSS dibuka di daerah dan informasinya Agustus ini sudah dibuka di daerah," pungkasnya.
Diketahui, Rakor Pj Gubernur bersama Bupati/Walikota se-Babel mengangkat tema Strategi Pemulihan Ekonomi Daerah dan Sinergitas Pengendaloan Inflasi Menuju Masa Endemi, yang hanya dihadiri tiga bupati yakni Bupati Bangka Tengah, Bupati Bangka Baratdan Bupati Belitung Timur. (dwi/wb)
