PANGKALPINANG, www.wowbabel.com - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengaku resah dengan belum masuknya gaji ke rekening mereka, padahal ini sudah memasuki pertengahan Januari.
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel, Fery Afriyanto, mengatakan keterlambatan gaji disebabkan karena proses evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 yang disahkan pada November 2021 lalu.
"Hal ini disebabkan evaluasi Perda APBD 2022 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ada keterlambatan," kata Fery Afriyanto, Selasa (18/1/2022).
"Hasil evaluasi kami terima tanggal 28 Desember 2021 lalu, sehingga Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) baru bisa diselesaikan 14 Januari 2022," ujarnya.
Fery melanjutkan untuk anggaran gaji hingga tunjangan PNS di lingkungan Pemprov Babel berjumlah kurang lebih Rp 24 Miliar per bulan.
"Hari Senin ini sudah mulai pencairan gaji, sudah ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengajukan surat perintah membayar (SPM) gaji," lanjutnya.
Hal senada disampaikan juga Wakil Gubernur (Wagub) Babel, Abdul Fatah, mengatakan keterlambatan gaji PNS karena persoalan administrasi saja.
"Pertama itu persoalan terkait adanya unsur sistem yang baru diterapkan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) membuat keterlambatan melakukan kegiatan administratif," jelas Abdul Fatah.
"Sifatnya administratif saja, yang harus dipenuhi dan setelah masuk dalam sistem akan menjadi lancar, ini kan terjadi karena transisi penerapan SIMDA ke SIPD saja," paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel, Amri Cahyadi, menanggapi hal ini menuturkan keterlambatan penggunaan APBD ini bukan lah hal yang baru ini terjadi di Babel.
"Ini biasa terjadi di awal tahun anggaran, walau pun kami sudah berusaha untuk antisipasi agar tidak terulang, salah satu caranya adalah pengesahan/penetapan APBD tepat waktu selambat-lambatnya akhir November," tandas Amri.
"Kami memaklumi keluhan banyak pegawai atas keterlambatan ini, pastinya untuk kebutuhan pokok, apalagi angsuran pinjaman tidak mengenal penundaan gaji," paparnya.
"Akhirnya harus menggunakan dana simpan ataupun bisa jadi meminjam untuk memenuhi kebutuhan pokoknya," tukas politisi PPP ini.
Amri menambahkan tahun ini memang selain karena lambatnya turun hasil evaluasi Kemendagri, juga adanya perubahan sistem dari
