Oleh: Andini Pramuditha (Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung)
Kemiskinan menjadi masalah besar yang dihadapi oleh negara-negara di dunia. Oleh karena itu, pemberantasan kemiskinan merupakan tujuan utama yang berusaha di wujudkan dan menjadi tujuan dari Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Pembangunan berkelanjutan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di dunia dengan upaya strategis yang dilakukan bersama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, ditargetkan bahwa kemiskinan dan kelaparan akan menghilang pada 2030 secara global.
Dalam menghadapi kemiskinan ekstrem, negara-negara di dunia menetapkan standarnya sendiri ketika menentukan kebutuhan kehidupan dasar. Tingkat kemiskinan dapat dilihat dengan seberapa jauh perbedaan antara pendapatan dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini menyebabkan standar kemiskinan di setiap negara berbeda-beda, tergantung bagaimana negara tersebut berkembang. Sehingga jika diperhatikan, negara-negara maju akan menetapkan standar kemiskinan yang lebih tinggi.
Kebutuhan dasar sebagai standar kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bank dunia mengakumulasikan sekitar 1,90 US dollar per hari per orang sebagai garis kemiskinan ekstrem global, angka ini diambil dari lima belas negara termiskin di dunia yang dihitung dengan pengukuran kemiskinan absolut.
Lambatnya proses pemberantasan kemiskinan sudah terjadi sejak tahun 2015, dan tingkat kemiskinan meningkat semakin tinggi akibat pandemi Covid-19. Hasilnya, pada tahun 2020 kemiskinan ekstrem di dunia meningkat, sekitar 119-124 juta orang masuk ke dalam kemiskinan ekstrem.
Sebagian besar masyarakat yang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem akibat pandemi Covid-19 berasal dari negara-negara yang telah berjuang lama menghadapi kemiskinan. Diperkirakan hampir setengah dari masyarakat tersebut berada di Asia Selatan dan lebih sepertiga di Afrika Sub-Sahara. Bertambahnya tingkat kemiskinan ekstrem diprediksi akan lebih tinggi apabila pemerintah tidak dapat melaksanakan kesetaraan pada masyarakatnya di tengah pandemi Covid-19.
Di Indonesia sendiri, kemiskinan pada 2020 meningkat menjadi 10 juta lebih akibat pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem meningkat sedikit lebih tinggi menjadi 10,86 juta jiwa. Angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS yang menyatakan bahwa pada 2021 tingkat kemiskinan berada pada angka 27,54 juta jiwa. Hingga pada akhir tahun 2021, pemerintah membuat target untuk menanggulangi 2,1 juta kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten dan kota pada tujuh provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.
{separator}
Pada Rapat Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan bulan Maret 2021, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah menargetkan pada tahun 2024 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai nol persen. Hal ini searah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditargetkan untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem global pada 2030.
Dalam usaha menanggulangi kemiskinan ini, pemerintah membuat program yang terbagi menjadi dua, yaitu program untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga keluarga miskin dan program unuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin.
Bank Dunia dalam upayanya menghapus kemiskinan 2030 menyatakan bahwa kunci dalam menciptakan dunia tanpa kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi berlanjut. Bank Dunia menyatakan bahwa mendorong pertumbuhan ekonomi berlanjut dapat dilakukan dengan investasi pada sektor swasta. Selain itu, fokus lebih juga harus diberikan pada penanganan bencana alam, karena perubahan iklim dipandang sebagai salah satu ancaman dalam proses memerangi kemiskinan.
Dalam usaha mengurangi kemiskinan, negara-negara di dunia telah banyak membuat berbagai program, namun masih gagal karena ketertinggalan dalam bidang infrastruktur dasar seperti pendidikan atau kesehatan yang berdampak besar pada kualitas hidup masyarakat.
