PANGKALPINANG, www.wowbabel.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menghibahkan anggaran sebesar Rp 3,7 miliar untuk bantuan partai politik (parpol) yang berhasil merebut kursi di parlemen di daerah.
"Dana hibah bantuan politik (Banpol) ini mengalami kenaikan sejak 2021, yakni sebesar Rp 6.000 per suara yang diperoleh oleh parpol," kata Kepala Badan Kesatuan Bangka dan Politik (Kesbangpol) Babel, Toni Batubara di Pangkalpinang, Kamis (3/2/2022)
"Tertinggi dana bantuan politik diterima oleh PDI Perjuangan dengan nilai sebesar Rp 1 miliar lebih, dan terkecil PBB (Partai Bulan Bintang) sebesar Rp 160 juta," ujarnya.
Lanjutnya, penggunaan banpol tahun 2021 dari masing-masing parpol saat ini masih dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), guna pencairan di tahun 2022.
"Diperiksa kelayakan penggunaannya, saat ini masing-masing parpol sudah melaporkan pertanggungjawabannya," jelas Toni.
Diakui Toni Batubara, pemeriksaan laporan pertanggungjawaban banpol oleh parpol ini penting untuk kelanjutan dana hibah di tahun selanjutnya.
"Sebab, kalau rekomendasi BPK menyatakan tidak layak, kemungkinan banpol tidak bisa dilanjutkan, sehingga kami berharap parpol dapat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan," paparnya.
"Di 2022 nanti setelah BPK selesai periksa, kedepan ada rekomendasi. Jadi parpol tidak boleh teledor, biar banpol ini tetap berlanjut. Karena hasil rekomendasi BPK itu menyatakan layak atau tidak, jangan sampai tidak membuat laporan, atau peruntukannya kombinasi arahan-arahan apa saja tidak diikuti," ungkapnya.
Kendati demikian pihaknya meyakini bahwa parpol sudah memahami jelas penggunaan banpol sesuai petunjuknya.
"Parpol sudah pada tahu, tinggal hasil pemeriksaan BPK saja, mudah-mudahan tidak ada masalah," harap Toni.
Ia menambahkan sesuai aturan peruntukan banpol disamping berkenaan dengan urusan sekretariat kantor, parpol diminta untuk tetap mengedepankan pendidikan politik kepada masyarakat diantaranya dengan melaksanakan bakti bakti dan sosial.
"Kita tetap meminta pendidikan politik tetap diutamakan oleh parpol, ini yang paling utama yakni sebesar 60 persen, tujuannya agar masyarakat tercerahkan jika pendidikan politik bisa dilakukan," pungkasnya. (dwi/wb)
