Tiga Komponen Dibahas Tim Kerja Hilirisasi Timah, Apa Saja?

"Lima persen ini kita petakan, siapa penggunanya, untuk apa digunakan dan dimana banyak digunakan. Kita perlu menarik kesimpulan, siapa pelaku penggunanya di luar maupun di dalam negeri dan siapa yang menjadi penggunanya," kata Ridwan Djamaluddin.

Kompone kedua, menurut Ridwan Djamaluddin, perlunya pertimbangan teknis dan profesional dalam mengambil kebijakan larangan ekspor timah oleh Presiden RI.

Baca Juga: Ternyata Ini Tiga Program Prioritas Ridwan Djamaluddin Selama Jadi Pj Gubernur Babel

Ridwan menjelaskan setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Ausmelt PT Timah di Muntok,  Presiden akan berhenti mengekspor timah, kapan waktunya? Presiden akan mempertimbangkan secara profesional dan rasional.

"Presiden didampingi Menseskab yang insinyur tambang pada saat itulah kita menjelaskan kondisi, kalau kita larang sekarang, kalau diberi waktu apa saja harus dilakukan. Kapan waktunya sedang kita pelajari. Inikah pentingnya dialog untuk memberikan pertimbangan teknis dan profesional dalam kebijakan pemerintah," ujarnya. 

Lalu aspek ketiga adalah kebijakan untuk bangun hiliriasai timah yang akan disusun oleh Pokja Hilirisasi Timah adalah membangun industri dengan produk yang bisa diserap oleh pasar sehingga laku dijual. 

Baca Juga: Demi Investasi, Ridwan Djamaluddin Rela Gratiskan Lahan di Bangka Belitung

"Aspek kebijakan, ketika bisa membuat jangan sampai kita tidak bisa menjual. Termasuk kebijakan ketika kita dilarang ekspor juga  produk impor kita larang atau dibatasi," tambah Ridwan.

Hasil rumusan konsep hilirisasi timah ini menurut Ridwan Djamaluddin nantinya ketika pelarangan ekspor timah batangan akan menemukan titik produktifnya.  (*)