Tiga Komponen Dibahas Tim Kerja Hilirisasi Timah, Apa Saja?

BANGKA BELITUNG,www.wowbabel.com -- Pemerintah telah membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk menyusun konsep hilirisasi timah di Indonesia. 

Hasil rumusan pokja hilirisasi timah ini menjadi masukan penting bagi pemerintah guna menyusun rencana  pembangun industri hilir timah mulai dari pemetaan produk paling hilir hingga kepastian kebijakan menghentikan ekspor timah batangan Indonesia.

Pokja hilirisasi Timah di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini dalam menyusun konsep hilirisasi timah juga memberikan kajian dan pertimbangan secara teknis dan profesional kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Baca Juga: PIP Beroperasi di Perairan Kampung Iklim, Ridwan Djamaluddin: Pariwisata dan Pertambangan Bisa Berdampingan

"Kesiapan investasi dan teknologi dalam hilirisasi timah sudah tidak terlalu mengkhawatirkan. Untuk hilirisasi timah pemerintah akan membentuk tim kerja," kata Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin saat membuka Seminar Nasional Kesiapan Investasi, SDM, dan Teknologi Menyingsing Hilirisasi Industri Timah Indonesia di Pangkalpinang, Jumat 25 November 2022.

Pokja Hikirisasi timah yang akan melakukan pembahasan untuk menyusun kosep hiliriasi secara  rinci dalam waktu dekat. Hasil rumusan Pokja menjadi masukan penting dalam mengambil kebijakan.  

Menurut Ridwan Djamaluddin, ada tiga komponen utama yang menjadi pembahasan Pokja Hilirisasi Timah yang dilaksanakan awal Desember 2022 ini.

Baca Juga: Khawatir Rawan Pangan, Ridwan Djamaluddin Dirikan Kebun Percontohan di Halaman Rumah Dinas Gubernur Babel 

Pertama tentang global supply chain produk timah.Timah yang dihasilkan Indonesia, sebagian besar dari Bangka Belitung, 95 persen berbentuk ingot untuk diekspor. Hanya lima persen untuk kebutuhan dalam negeri. 

"Lima persen ini kita petakan, siapa penggunanya, untuk apa digunakan dan dimana banyak digunakan. Kita perlu menarik kesimpulan, siapa pelaku penggunanya di luar maupun di dalam negeri dan siapa yang menjadi penggunanya," kata Ridwan Djamaluddin.

Kompone kedua, menurut Ridwan Djamaluddin, perlunya pertimbangan teknis dan profesional dalam mengambil kebijakan larangan ekspor timah oleh Presiden RI.

Baca Juga: Ternyata Ini Tiga Program Prioritas Ridwan Djamaluddin Selama Jadi Pj Gubernur Babel

Ridwan menjelaskan setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Ausmelt PT Timah di Muntok,  Presiden akan berhenti mengekspor timah, kapan waktunya? Presiden akan mempertimbangkan secara profesional dan rasional.

"Presiden didampingi Menseskab yang insinyur tambang pada saat itulah kita menjelaskan kondisi, kalau kita larang sekarang, kalau diberi waktu apa saja harus dilakukan. Kapan waktunya sedang kita pelajari. Inikah pentingnya dialog untuk memberikan pertimbangan teknis dan profesional dalam kebijakan pemerintah," ujarnya.