BANGKA BELITUNG,www.wowbabel.com – Pemprov Bangka Belitung menggelar rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Kamis 6 Oktober 2022 di Ruang Batu Rakit Rumah Dinas Gubernur.
"Kondisi membaik, kita harus meningkatkan atau mempertahankan hal baik ini. Beberapa tindakan nyata menghadapi bulan November-Desember yang harus kita jaga (inflasi)," ungkap Pj Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin saat memimpin rapat.
Ridwan Djamaluddin mengajak tim TPID dan pihak terkait untuk mendiskusikan dana bonus (DID) yang didapat agar dapat mendukung pengendalian inflasi di Kepulauan Bangka Belitung.
Selain itu, untuk mengantisipasi dampak inflasi setelah dilakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pemerintah mengeluarkan kebijakan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan total alokasi sebesar Rp 8 miliar.
Ia meminta para kepala dinas jangan ragu untuk menyusun anggaran ini, karena ini sesuai dengan arahan Presiden ketika rapat di JCC tentang pengendalian inflasi di daerah.
Baca Juga: Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan Digital Payment-Marketplace di Bangka Belitung Optimal
"Kemarin saya bicara dengan Sekda, kita mengendalikan inflasi dari bahan pokok, apa kita menanam, kita punya lahan, mari kita berkebun cabe. Kedua, kemaren saya berkesempatan meninjau beras di Rias, ini mengesankan, untuk meningkatkan produktivitas bisa kita bantu dua unit traktor untuk petani Rias menggunakan dana DID," ungkapnya.
Kepala Bappeda Provinsi Bangka Belitung, Fery Insani, mengatakan bahwa, ada DID tambahan (dari 2020-2022) sebesar Rp 28.802.714.000. Dirinya berharap dengan dana tersebut bisa menekan harga bahan pokok, disalurkan untuk bantuan sosial.
Lebih lanjut dikatakannya, total alokasi anggaran kurang lebih Rp 48 miliar, dengan alokasi di antaranya bansos tenaga kerja non formal, nelayan, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), petani sayuran dan cabai, subsidi bahan pokok, subsidi bantuan pupuk dan bibit, subsidi transportasi truk pengangkut cabai merah dan bawang merah, subsidi untuk nelayan, bantuan traktor untuk petani di Desa Rias, subsidi biaya Kredit Usaha Rakyat (KUR), subsidi side event UMKM, serta alokasi untuk kebun cabai di Balai Benih Pelempang.
Ekonom Bank Indonesia (BI) Bangka Belitung, Hastomo, mengatakan beberapa langkah yang didiskusikan untuk menekan angka inflasi cukup tepat. Bahkan saat ini BI sesuai komitmen terus membagikan bibit cabai, melakukan bimbingan teknik terkait pemeliharaan cabai, sebagai salah satu upaya menekan laju inflasi yang salah satu penyebabnya adalah komoditas cabai. (*)
Artikel Terkait
Ini Tiga Catatan Penting KPK RI untuk Pemprov Bangka Belitung
Pemprov Bangka Belitung Data 2.554 Honorer, Berikut Syarat Pendataannya
Pendataan Honorer Pemprov Bangka Belitung Bukan Untuk Pengadaan CASN PPPK 2022
Ridwan Djamaluddin Pastikan Tak Akan Rotasi Pejabat di Pemprov Bangka Belitung