Ini Standar Operasional Prosedur Pengajuan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Daerah

- Selasa, 4 Oktober 2022 | 12:54 WIB
Ilustrasi Surat Izin Pejabat ke Luar Negeri (Pixabay (pexels))
Ilustrasi Surat Izin Pejabat ke Luar Negeri (Pixabay (pexels))

www.wowbabel.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan pemberitahuan kepada Seluruh Kepala Daerah  terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Izin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, sebagaimana dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet. 

Pemberitahuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 009/5546 - 5545/ SJ yang ditujuhkan Kepada Gubernur dan Bupati Walikota pada tanggal 1 Juli 2019.

Maksud diterbitkan Surat Edaran tersebut dalam rangka tertib administrasi dan koordinasi pelaksanaan perjalanan ke luar negeri bagi pejabat daerah, yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam surat tertanggal 1 Juli itu disebutkan, bahwa izin, dispensasi, atau konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Diduga Tak Kantongi Izin, Ketua DPRD Bangka Tengah Nekad Dinas Luar Ke Australia

Permohonan izin dinas ke luar negeri, apabila diberikan kurang dari 10 (sepuluh) hari sebelum keberangkatan, menurut surat tersebut,  akan terkendala dengan limit waktu dalam proses penyelesaian administrasi perjalanan dinas luar negeri, yaitu ke Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Direktorat Keamanan Kementerian Luar Negeri bagi perjalanan dinas ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik.

“Sehubungan dengan hal itu, kiranya permohonan izin perjalanan dinas luar negeri oleh Pemerintah Daerah diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri 10 (Sepuluh) hari sebelum keberangkatan ke luar negeri,” dalam diktum surat tersebut.

Baca Juga: Perjalanan Dinas Luar Negeri Tanpa Izin, Pejabat Dapat Dikenakan Sanksi Administratif

Editor: Robby Wow

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Hilirisasi Bahan Tambang Jalan Terus

Kamis, 1 Desember 2022 | 05:14 WIB
X