MenPANRB: Pendataan Non ASN Bukan Untuk Diangkat Jadi ASN

- Senin, 3 Oktober 2022 | 19:19 WIB
Abdullah Azwar Anas Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). (ist)
Abdullah Azwar Anas Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). (ist)

JAKARTA,www.wowbabel.com -- Data final hasil verifikasi dan validasi pendataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Apabila data no-ASN yang memiliki SPTJM bila dikemudian hari tidak sesuai dengan Surat Kementerian PANRB berdampak pada pertanggungjawaban secara hukum terhadap pimpinan unit dan PPK.

“Apabila data final tersebut tidak disertai dengan SPTJM, tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga non-ASN,” demikian kata Menteri Pendayagunaan Ararltur Negara.dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dalam suratnya, Senin 3 Oktober 2022.

MenPANRB juga mengatakan dalam hal PPK memerlukan SPTJM dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, maka dapat dilakukan secara internal di lingkungan instansi masing-masing.

"Apabila di kemudian hari terdapat data yang tidak sesuai dengan Surat Menteri PANRB yang berlaku, akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum, baik bagi pimpinan unit kerja maupun bagi PPK," demikian isi surat MenPANRB Nomor:B/1917/M/SM/01/00/2022 tentang Tindak Lanjut Pendataan Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, tertanggal 30 September 2022.

Baca Juga: Sebanyak 2,1 Juta Tenaga Non ASN Terdata di BKN

Surat tersebut juga menyampaikan bahwa pendataan tenaga non-ASN bukan untuk mengangkat tenaga non ASN menjadi ASN tanpa tes, tetapi bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah sebagai data dasar tenaga non ASN.

Menteri Anas sudah berkonsolidasi dengan banyak pihak untuk menyelesaikan masalah tenaga non ASN. Kolaborasi bersama dilakukan guna memastikan keputusan diambil dengan memperhitungkan banyak aspek.

”Kami telah rapat dengan DPR RI dan DPD RI. Kementerian PANRB juga intens membahas bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), berbagai forum tenaga honorer dan organisasi guru serta berbagai stakeholder lainnya,” ujar Anas.

Halaman:

Editor: Barly Wow

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Hilirisasi Bahan Tambang Jalan Terus

Kamis, 1 Desember 2022 | 05:14 WIB
X