• Senin, 3 Oktober 2022

Menteri PANRB Minta Bupati Bertangungjawab Data Honorer, Libat BPKP Lakukan Audit

- Kamis, 22 September 2022 | 06:00 WIB
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menggelar rapat dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) membahas penyelsaian tenaga no-ASN/honorer.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menggelar rapat dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) membahas penyelsaian tenaga no-ASN/honorer.


JAKARTA, wowbabel.comMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Anas">Abdullah Azwar Anas meminta dengan tegas para bupati bertanggungjawab terhadap tenaga non-aparatur sipil negara (ASN)/honorer di wilayahnya.

Para bupati/walikota sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk melakukan audit terhadap kebenaran data non-ASN dan mengirimkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) kepada BKN.

SPTJM itu sebagai bentuk komitmen dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bupati bahwa data tenaga non-ASN di daerahnya adalah valid dan tak berubah.

Penyelesaian permasalahan diawali dengan melaksanakan pendataan bagi tenaga non-ASN, oleh karenanya Menteri Anas mendorong agar pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dalam proses pendataan.

Baca Juga: Azwar Anas Akan Menata Tenaga Non ASN Hingga Tuntas

Menteri Anas, mantan Ketua APKASI, menjelaskan kolaborasi pun dilakukan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan terhadap data yang diajukan pemerintah daerah apakah sudah sesuai persyaratan.

“Akan ada audit data untuk memastikan data tenaga non-ASN yang dikirimkan sesuai yang disyaratkan,” tegasnya saat melakukan rapat koordinasi dengan APKASI, Rabu (21/9).

Kementerian PANRB tidak sendiri dalam mengurai masalah ini. Menteri Anas juga merangkul APKASI, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Kolaborasi bersama memastikan keputusan diambil dengan memperhitungkan banyak aspek. Sebelumnya, Kementerian PANRB telah menerbitkan Surat Menteri PANRB No : B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan instansi pusat dan daerah, diketahui adanya indikasi bahwa data yang di-input ada yang belum sesuai dengan Surat Menteri PANRB yang berlaku.

Halaman:

Editor: Robby Wow

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Horee PLN Pastikan Tarif Listrik Tak Naik

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 16:27 WIB
X