Pengelolaan Pelabuhan Tanjung ular Muntok, Sukirman: Harus Profesional dan Berdampak Pada PAD

BANGKA BELITUNG,www.wowbabel.com -- Pelabuhan Tanjung Ular di Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, menjadi mimpi besar bagi Kabupaten Bangka Barat serta diharapkan mampu meningkatkan perekonomian. 

Bahkan Pemerintah Pusat telah mengalokasi dana sebesar Rp 10 miliar untuk mengaktifkan pelabuhan tersebut. 

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Bangka Barat, Sukirman dan didampingi Wakil Bupati Bangka Barat Bong Ming Ming usai rapat rencana pengelolaan Pelabuhan Tanjung Ular dengan organisasi perangkat daerah (OPD), Senin 19 September 2022 di OR I Setda Pemkab Bangka Barat. 

Baca Juga: Test PPPK 2022, Pemkab Bangka Barat Gunakan Sistem CAT

Namun sangat disayangkan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat lantaran belum bisa memastikan skema seperti apa nantinya akan digunakan dan pihak mana yang akan melakukan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Ular itu

"Soal pengelolaan masih kita pertimbangkan, dari sisi aturan dan regulasi. Karena faktanya kita belum mempunyai pengalaman yang cukup," ungkap Sukirman, Senin 19 September 2022 lalu. 

"Itu biar lah nanti kita bekerjasama dengan tim, minta pendapat gubernur, ke mana jaringan kita untuk bisa mengelola ini, bukan dikelola oleh pihak yang kebetulan kenal dengan kepala daerah, harus yang profesional dan bisa membawa dampak PAD," kata Sukirman. 

Lebih lanjut, tidak hanya belum bisa menentukan pihak yang menjadi pengelola Pelabuhan Tanjung Ular itu. Sukirman juga saat ini belum berani berbicara tentang kesanggupan anggaran yang dibutuhkan untuk rencana pengaktifan dan pengoperasian pelabuhan tersebut jika nanti diambil alih oleh pemerintah daerah. 

Baca Juga: Harga Sayuran dan Minyak Goreng di Bangka Belitung Terus Turun

"Maka saya tidak berbicara tentang (anggaran pengelolaan) itu dulu yah, paling kita syukuri dulu, kedua kita butuh SDM yang memadai untuk ini yang sesuai pengalaman, karena untuk mengelola peralatan cukup banyak kan. Kalau itu dikelola daerah kan BUMD kita belum siap, kemudian yang paling mudah itu ya bekerjasama dengan swasta, kita pertimbangkan," tutut Sukirman. 

Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Barat , Bong Ming Ming mengungkapkan status Pelabuhan Tanjung Ular merupakan pelabuhan lokal jadi tidak bisa dikelola sembarangan karena regulasi ini yang harus diupayakan

"Pelabuhan ini history-nya dulu dibangun di zaman Pak SBY itu untuk kawasan industri. Untuk itu tadi kita juga sudah mempersiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan sebagainya bahwa disitu akan kita jadikan sebagai kawasan industri tidak ada lagi kawasan perkebunan apalagi swasta," kata Bong Ming Ming.(*)