• Rabu, 5 Oktober 2022

Pernah Jadi Calon Bupati Bangka, Kini Kemas Danial Terjerat Kasus Korupsi Dana LPDB

- Selasa, 20 September 2022 | 22:36 WIB
Empat orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) di Provinsi Jawa Barat (ist)
Empat orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) di Provinsi Jawa Barat (ist)

NASIONAL,www.wowbabel.com -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) di Provinsi Jawa Barat, Kamis 15 september 2022.

Keempat Tersangka tersebut yaitu Kemas Danial (KD) Direktur LPDB-KUMKM periode 2010 hinggs 2017; Dodi Kurniadi (DK) Ketua Pengawas Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat; Deden Wahyudi (DW) Sekretaris II Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat; dan Stevanus Kusnadi (SK) Direktur PT PN.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan KPK telah melakukan penahanan kepada para Tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 15 September hingga4 Oktober 2022. 

"Tersangka KD ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih; DK dan DW di Rutan KPK pada Gedung Kavling C1; dan SK di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur," ujar Nurul Ghufron dalam keterangan pers KPK.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Sertifikasi Tanah Transmigrasi di Jebus, Kejari Babar Masih Kumpulkan Data

Dalam perkara ini SK diduga menemui KD menawarkan bangunan Mall Bandung Timur Plaza (BTP) yang kondisinya belum selesai. 

Tawaran ini antara lain agar KD memfasilitasi pinjaman dana LPDB-KUMKM untuk pembelian kios di Mall BTP yang akan diberikan kepada 1.000 pelaku UMKM. 

Dana pinjaman dipaksakan cair melalui pembukaan rekening bank yang dikoordinir DW, meskipun data pelaku UMKM yang dilampirkan tidak mencapai 1.000 orang dan diduga fiktif.

KD juga membuat surat perjanjian kerja sama dengan Kopanti Jabar tanpa berpedoman pada analisa bisnis dan risiko. Selanjutnya pengembalian pinjaman SK masuk kategori macet sehingga KD mengeluarkan kebijakan mengubah masa waktu pengembalian menjadi 15 tahun.

Halaman:

Editor: Barly Wow

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sebanyak 2,1 Juta Tenaga Non ASN Terdata di BKN

Senin, 3 Oktober 2022 | 19:11 WIB
X