• Senin, 3 Oktober 2022

Pj Kepala Daerah Mutasi ASN, Ombusman : Bertentangan Dengan PP No 49 Tahun 2008

- Selasa, 20 September 2022 | 13:15 WIB
Robert Anggota Ombudsman RI
Robert Anggota Ombudsman RI

www.wowbabel.com -  Anggota Ombusman Republik Indonesia Robert. Na Endi Jaweng menilai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor  821/5292/SJ perihal Persetujuan Memdagri Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah.

Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

SE tersebut tidak bisa mengatur diperbolehkannya Pj. Kepala Daerah Memutasi Pegawai karena hal ini bertentangan dengan Pasal 132 A PP 49 Tahun 2008.

"Semestinya PP 49 Tahun 2008 diubah dulu, bila mendagri ingin memberikan kewenangan kepada Penjabat, Pelaksana Tugas, maupun Pejabat Sementara untuk memecat atau mutasi ASN, mengingat PP kedudukannya lebih tinggi dari SE," ujar Robert.

Terkait permasalahan tersebut Ombusman akan mengambil langkah-langkah untuk menyusun rekomendasi dan rekomendasi tersebut akan dilaporkan kepada Presiden untuk menjadi bahan pertimbangan presiden, ujar Robert. 

Hal serupa juga dikatakan oleh Anggota Komisi II DPR RI Junimar Girsang, Pj. Kepala Daerah dalam memutuskan untuk  memberhentikan dan memutasi pegawai harus tetap izin dan konsultasi dengan Kemendagri, jangan sampai pemberhentian atau mutasi pegawai akan menimbulkan masalah baru seperti gugatan ke lembaga peradilan.

"Pj Kepala daerah dapat  memberhentikan atau mutasi  pegawai sepanjang tidak melanggar sistem kenegaraan dan ada aturan yang mengaturnya, artinya jangan sampai timbul masalah hukum baru sehingga muncul gugatan-gugatan ke lembaga peradilan." ujar Junimar

Kemendagri melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen)  Kemendagri Benni Irwan menegaskan bahwa SE tersebut bertujuan agar pengelolaan pembinaan kepegawaian di daerah berjalan lebih efektif dan efisien serta SE tersebut hanya memberikan bersetujuan terbatas kepada Para Pj. Kepala Daerah yang pertama Mendagri memberikan izin kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin bagi PNS yang tersangkut kasus korupsi dan pelanggaran disiplin berat.

Kedua Mendagri memberikan izin kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah yang akan melepas dan menerima ASN yang mengusulkan mutasi antar daerah maupun mutasi antar instansi.

Halaman:

Editor: Robby Wow

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Horee PLN Pastikan Tarif Listrik Tak Naik

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 16:27 WIB
X