• Senin, 3 Oktober 2022

Mahfud MD Sebut 84 Persen Kepala Daerah Terpilih Karena Cukong

- Selasa, 20 September 2022 | 07:50 WIB
Mahfud MD
Mahfud MD

JAKARTA, www.wowbabel.com -  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam Acara Puncak HUT ke - 56 KAHMI di Hotel Kartika Candra Jakarta, Sabtu 17 September 2022.

Dalam pidatonya, Mahfud menilai demokrasi di Indonesia tidak sehat, tidak sedang baik-baik saja. Di depan para pimpinan daerah dirinya pernah menyebutkan bahwa 92% terpilih karena cukong, itu hasil simulasi bersama LSM.

"Namun berdasarkan hitungan KPK 84% kepala daerah terpilih karena cukong. Kalau kata Pak Bahlil tadi ngak punya uang ngak bisa terpilih tapi itu yang dikeluhkan masyarakat," ujar Mahfud MD Sekaligus sebagai Ketua Dewan Pakar KAHMI.

Terpisah Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam Acara Satranas KPK menyampaikan bahwa  demokrasi di Indonesia yang sampai saat ini biayanya sangat tinggi mengakibatkan proses politik yang semestinya dilakukan secara hati nurani menjadi transaksi bisnis, ketika terjadi transaksi bisnis yang terjadi kemudian pemilik modal yang kemudian berkuasa. , 

"Ini semua tentu kemudian akan melahirkan rantai-rantai penyimpangan lebih lanjut, prosesnya berbiaya tinggi, kemudian setelah duduk maka mikirnya bagaimana mengembalikan modal." ujar Ghufron, Jum'at 16 September 2022.

Versi kemendagri modalnya adalah untuk kabupaten kota yang pinggiran butuh sekitar Rp 30 miliar hingga Rp 50 miliar di atas itu yang menengah 50 sd 100, dan untuk yang metro tentu sudah diatas 150 M.

"Dari survei KPK didapati fakta dana yang harus disiapkan para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II ialah Rp20 miliar - Rp30 miliar. Sementara untuk posisi gubernur atau wakil, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp100 miliar," kata Ghufron 

Modal sebesar itu sementara gajinya kepala daerah masih relatif tidak profosional dengan bebannya alhasil sekali lagi  ini mengakibatkan mau tidak mau proses pengembalian modal itu dengan cara korup, memaintance proses dukungan politik juga butuh biaya, harus bikin program-progran santerklas kepada publik.

"Kemudian untuk proses politik lebih lanjut untuk tahap kedua, ini yang mengakibatkan mau tidak mau sekali lagi proses politik berbiaya tinggi ditopang dengan gaji yang belum profosional, korupsi jalan kekuarnya. Ketika korup maka kemudian berkucing-kucingan dengan KPK," sambung Ghufron

Halaman:

Editor: Robby Wow

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Horee PLN Pastikan Tarif Listrik Tak Naik

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 16:27 WIB
X