• Rabu, 5 Oktober 2022

KPK : Pokir DPRD Salah Satu Titik Rawan Korupsi

- Selasa, 13 September 2022 | 19:59 WIB
Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK)
Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK)

JAKARTA,www.wowbabel.com  - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I, Edi Suryanto dalam rakor bersama penyelenggara negara di Ballroom Swis BellHotel Jambi, Selasa 13 September 2022 .

Edi mengigatkan kepada para penyelenggara negara  agar dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD dilaksanakan sesuai tahapan dan terbebas dari praktik korupsi.

"Kegiatan dan Tugas Pokok Bapak/Ibu semua baik Kepala Daerah, Setda selaku Tim TAPD termasuk Dewan, kami monitor, "ujar Edi.       

Perlu disampaikan dari beberapa kasus yang ditanggani KPK, titik rawan korupsi APBD di daerah di antaranya pembagian & pengaturan jatah proyek APBD, meminta/menerima hadiah pada proses perencanaan APBD, uang ketok pembahasan & pengesahan APBD, serta pokir yang tidak sah.

Disamping itu Edi menyampaikan terkait  Implementasi pokok pikiran (Pokir) yang pertama terkait nilai tergantung pada kemampuan daerah sehingga dapat dilakukan proses komunikasi yang sehat & transparan dan kedua terkait waktu kapan harus dimasukkan sesuai aturan.

Secara teori dalam proses penyusunan APBD 2023 tidak ada lagi yang memasukan pokir pada hari-hari ini. Pokir setelah masuk di APBD teralokasi ke OPD dan diketok palu, tugas para anggota dewan selesai. Jangan sekali-kali ikut campur dalam proses pengadaan dan pelaksanaannya.

Baca Juga: Ini Hasil Survei Penilaian Integritas KPK Se Bangka Belitung

“Sudah banyak contoh kasusnya terutama yang ditangani oleh KPK. Sebanyak 828 kasus atau lebih dari 65% terkait penyuapan. Misalnya yang terjadi di Kota Malang 41 dari 45 anggota DPRD-nya menjadi tersangka,” ujar Edi.

Lebih lanjut Wiratmoko mewakili Irjen Kemendagri menyampaikan sesuai pasal 258 UU 23 Th 2014 tentang Pemda, tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat & pemerataan pendapatan, serta membuka kesempatan kerja & lapangan berusaha serta meningkatkan akses & kualitas pelayanan publik, daya saing daerah.

Halaman:

Editor: Robby Wow

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sebanyak 2,1 Juta Tenaga Non ASN Terdata di BKN

Senin, 3 Oktober 2022 | 19:11 WIB
X