JAKARTA,www.wowbabel.com - Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Herman Suhadi mendukung pemerintah pusat bahwa sektor pertambangan sejatinya dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat.
Hal ini disampaikannya pada saat menghadiri sarahsehan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dan sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang mengusung tema 'Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum dan Keamanan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu 22 Maret 2023.
"Tentunya kita ingin pertambangan dalam hal ini timah dapat dikelola dan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat, terkhusus masyarakat Bangka Belitung,” harap Herman Suhadi.
Baca Juga: Warga Tak Mampu Tersandung Kasus Hukum, Pemprov Bangka Belitung Siapkan Bantuan Hukum Secara Gratis
Seperti yang dikatakan oleh Mahfud Md dalam sambutannya yang mengutip perkataan Abraham Samad bahwa potensi sektor pertambangan dapat membiayai setiap orang (warga negara Indonesia) 20 juta setiap bulannya termasuk di dalamnya anak-anak.
"Itu baru pertambangan. Belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian," tutur Mahfud.
Hal ini tentunya dapat terwujud jika celah-celah korupsi di sektor pertambangan dapat diberantas.
"Saudara noleh ke mana saja ada korupsi kok. Noleh ke hutan, ada korupsi di hutan, noleh ke udara, ada korupsi Garuda, asuransi dan koperasi," ujar Mahfud.
Baca Juga: Tingkatkan SDM, Pemprov Bangka Belitung Siapkan Beasiswa Hingga ke Luar Negeri
Untuk itu ia pun meminta agar seluruh pemangku kepentingan bersinergi dan berkolaborasi menghilangkan ego sektoral demi menyelesaikan problematika pertambangan.(*)
Artikel Terkait
Tingkatkan Efektivitas Kinerja, 34 Pejabat Pemprov Bangka Belitung Bakal Ikuti Asesmen
Asisten di Pemprov Bangka Belitung dan Danlanal Terima Toyota Innova Reborn Baru
Cek Ini Pelamar PPPK Tenaga Teknis Pemprov Bangka Belitung yang Lolos Seleksi Admistrasi