16 Unit WC di Desa Penyampak Bakal Habiskan Dana Rp 200 Juta

BANGKA BELITUNG,www.wowbabel.com --- Pada tahun 2023 ini Pemkab Bangka Barat akan membangun water closet (WC) sebanyak 16 unit untuk warga Bangka Barat. 

Bantuan tersebut, diberikan kepada masyarakat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bangka Barat, yang akan diberikan kepada individu warga penerima bantuan WC tersebut. 

Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Bangka Barat, Thomas menyampaikan untuk tahun 2023 ini, pihaknya hanya dapat menganggarkan sebanyak 16 unit WC dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Baca Juga: Ada 109 Kasus Malaria, Dinkes Bangka Barat Targetkan 2023 Zero Kasus Malaria

"Tahun ini berdasarkan anggaran ada sekitar 16 sampai 17 unit WC. Dengan anggaran sekitar 200 juta menggunakan dana APBD. Ini melalui reses DPRD Bangka Barat," ungkap Thomas, saat dikonfirmasi wowbabel, Rabu, 8 Februari 2023.

Lalu, kata Thomas untuk 16 unit WC ini akan tersebar di satu desa yakni, di Desa Penyampak, Kecamatan Tempilang. 

Thomas mengatakan, di tahun 2023 ini berbeda dengan tahun 2022 lalu, dimana tahun lalu sebanyak 420 unit WC yang disalurkan dengan menggunakan dua anggaran. 

Baca Juga: Miris....Tiga Ibu Hamil di Bangka Barat Terinfeksi HIV

"Untuk tahun kemarin, dari reses sendiri ada 101 unit, ditambah dari dana DAK ada 319 unit jadi sekitar 420 unit, yang tersebar di lima desa. Jadi dibandingkan tahun ini sangat jauh turunnya," kata dia. 

Thomas juga menjelaskan dengan menurunnya bantuan WC ini. Pasalnya hanya menggunakan dana APBD, sedangkan untuk dana Dana Alokasi Khusus (DAK) pihaknya tidak mendapatkan di tahun 2023 ini. 

"Tahun ini hanya APBD saja, DAK tahun ini kami tidak dapat. Dana DAK tahun ini untuk wisata di batu rakit," jelasnya. 

Baca Juga: PMI Bangka Barat Akan Rekrut Kader Hingga Ke Desa, Ini Tujuannya

Thomas mengungkapkan pihaknya memberikan bantuan WC kepada warga yang kurang mampu ini terhitung sejak 2019 lalu itu, setiap tahunnya sekitar 400 unit WC.

"Bantuan kami ini tetap diawali dari bawah masyarakat yang belum memiliki. Kami mengusulkan berbagai sumber dana, dana provinsi, reguler, kementerian dan APBD melalui reses DPRD dan CSR," ungkapnya.