Ini Catatan DPRD Bangka Barat untuk Kinerja Sukirman dan Bong Ming Ming di Tahun 2022

BANGKA BELITUNG,www.wowbabel.com -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bangka Barat mengevaluasi hasil kinerja Bupati dan Wakil Bupati selama memimpin Kabupaten Bangka Barat.

Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, Marudur Saragih menyebutkan terkait evaluasi kinerja Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat, memang banyak yang harus dievaluasi ulang.

"Untuk kinerja pemerintah daerah ini belum optimal, masih biasa-biasa saja, karena kami lihat di beberapa OPD yang mendukung kinerja pemerintah itu, belum menghasilkan sesuatu yang kita harapkan," ungkapMarudur Saragih saat ditemui wowbabel, Kamis 12 Desember 2023.

Baca Juga: 592 Orang Ikuti Tes Calon Anggota PPS di Bangka Barat

Kemudian, Marudur juga menyatakan terdapat beberapa poin yang harus dievaluasi serta diperbaiki ditahun 2023 ini, di antaranya Dinas kesehatan Kabupaten Bangka Barat dengan Program Universal health Coverage (UHC).

"Progam UHC itu, seharusnya tidak ada lagi persoalan, karena sudah masuk di tahun kedua. Tapi masih ada aja laporan bahwa masyarakat tidak tau kalau pemerintah itu mempunyai program UHC. Kemudian ada juga ternyata masyarakat sudah tercover BPJS terkait jaminan kesehatannya itu," terang Marudur.

Lanjut Marudur seharusnya pemerintah itu perlu kerja keras bersama OPD terkait mendata masyarakat mana saja yang telah memiliki BPJS kesehatan dan yang belum mempunyai.

Baca Juga: Mangkrak Dua Tahun, Pemkab Bangka Barat Bakal Kembali Mengoperasikan TPI

"Seharusnya Dinas kesehatan, Pemerintah Desa, itu bisa mendata mana saja masyarakat Bangka Barat yang belum memiliki BPJS kesehatan itu. Koordinasi dengan pihak RSUD, Puskesmas, BLUD sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan maksimal, dan mensukseskan program ini," tuturnya.

Lalu, dari sisi fasilitas kesehatan sendiri, Marudur menyatakan dirinya melihat di beberpa Puskesmas yang ada, untuk fasilitasnya kurang memadai. Hal itu perlu diperbaiki lagi agar Program UHC tersebut bermanfaat.

"Jika masih berulang-ulang seperti ini kami DPRD bakal mengevaluasi terkait program ini, apakah akan dilanjutkan ataupun tidak, karena dengan anggaran yang cukup tinggi, tapi masyarakat Bangka Barat ini belum mendapatkan pelayanan yang maksimal," imbuh Marudur.

Baca Juga: 926 Jiwa Penduduk Bangka Barat Belum Rekam KTP EL, Disdukcapil Bakal Jemput Bola

Dari sisi anggaran juga pihak DPRD Kabupaten Bangka Barat tidak pernah mempersoalkan dan selalu menyetujui baik MoU dengan Pihak BPJS kesehatan.

Namun masih ada juga ditemui beberapa permasalahan salah satunya terkait kepersertaan BPJS itu.