Perlancar Distribusi Logistik, Ridwan Djamaluddin Ingin Pelabuhan di Babel Bisa Efektif dan Efisien

BANGKA BELITUNG, www.wowbabel.com — Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Ridwan Djamaluddin menginginkan pelabuhan yang ada di Babel dapat beroperasi dengan efektif dan efisien untuk memperlancar distribusi logistik. 

Hal ini disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi dengan Stakeholders Terkait Peningkatan Pelayanan Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Ruang Tanjung Pendam Kantor Gubernur Kep. Babel, Senin (7/11/2022).

Sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau Pelabuhan Tanjung Ular, keberadaan pelabuhan ini dikatakannya dapat memperlancar mobilitas komoditas yang dihasilkan oleh Kep. Bangka Belitung sekaligus meningkatkan daya saing wilayah Bumi Serumpun Sebalai.

Baca Juga: Pemkab Bangka Barat Belum Bangun Pemecah Ombak di Pelabuhan Tanjung Ular, Ini Alasannya

"Kita jaga agar pelabuhan ini dapat lebih produktif, jangan sampai ada permainan di lapangan yang dapat menghambat distribusi logistik. Misalnya, ketika hari besar tertentu seperti lebaran, biasanya antrian panjang. Apa yang bisa kita lakukan agar bisa memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat," ujarnya. 

Pj. Gubernur Ridwan juga berharap agar semua pihak bisa mengupayakan dwelling time (waktu yang dihitung petikemas mulai dibongkar dan diangkat dari kapal sampai petikemas tersebut meninggalkan terminal) dapat diupayakan lebih baik lagi.

Selain itu, untuk mendongkrak kunjungan wisata ke Kep. Babel khususnya Belitung 
dirinya berharap agar pelabuhan yang ada di daerah tersebut juga dapat dimaksimalkan untuk mendukung pariwisata. 

Baca Juga: Pemkab Bangka Barat Ingin Pelabuhan Tanjung Ular Dikelola BUMD

"Bagaimana menyiapkan Belitung sebagai destinasi wisata, kalau dulu menyasar kapal cruise, tapi sekarang kalau bisa menyasar kapal wisata yang kecil," jelasnya. 

Pada rapat tersebut, Kasubdit Sarana dan Prasarana TSFP Ditjen Perhubungan Darat Benny Nurdin Yusuf juga mengemukakan beberapa kendala terutama terkait pengoperasian pelabuhan Tanjung Nyato di Kabupaten Belitung di antaranya:

1. Permasalahan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Nyato masih terkendala pada  pelimpahan aset lahan pelabuhan yakni dari Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung ke Kementerian Perhubungan RI mengingat aset saat ini merupakan pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1279/dishut/2017 tanggal 23 November 2017 seluas 2,8 hektar. Sehingga terlebih dahulu perlu dilakukan serah terima aset dari Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung ke Kementerian Perhubungan RI; 

Baca Juga: Jokowi Pantau Pelabuhan Sadai dan KI Sadai Melalui Udara

2. Fasilitas jaringan listrik belum menjangkau Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Nyato, untuk itu dimohonkan dukungan Pemerintah Daerah untuk meminta kepada PLN agar segera memasang jaringan listrik ke Pelabuhan Tanjung Nyato, yang saat ini masih menggunakan genset sehingga biaya operasional sangat tinggi. Diasumsikan apabila menggunakan genset selama 24 jam dengan BBM sebanyak 80 liter/hari dengan harga Rp10.000 maka diperlukan biaya operasi selama 30 hari sebesar Rp 24.000.000;

3. Ketersediaan fasilitas air bersih pada saat ini belum memadai pada Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Nyato melihat hasil survei yaitu sambungan PDAM berjarak 2 km dari pelabuhan untuk keperluan air bersih, yang saat ini diangkut menggunakan kendaraan dengan biaya Rp150.000 untuk 1000 liter. Untuk itu, mohon agar Pemerintah Daerah untuk mendukung perencanaan instalasi air atau mobilisasi pengangkutan air bersih ke pelabuhan.

Baca Juga: Jokowi Minta Kemenhub Bantu Mengelola Pelabuhan Tanjung Ular
Sementara, Wakil Bupati Bangka Barat Bong Ming Ming yang turut hadir pada rakor ini juga mengemukakan mengenai potensi Pelabuhan Tanjung Ular yang posisinya strategis yakni dekat dengan Sumatera.