Dituding Menimbulkan Masalah, DPRD Bangka Barat Gelar RDP Bahas Karaoke Milik Karsono

- Jumat, 2 September 2022 | 18:10 WIB
DPRD Bangka Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat untuk membahas keberadaan THM milik Karsono di Desa Puput Kecamatan Parittiga lantaran dituding banyak menimbulkan masalah. (Agus Babar)
DPRD Bangka Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat untuk membahas keberadaan THM milik Karsono di Desa Puput Kecamatan Parittiga lantaran dituding banyak menimbulkan masalah. (Agus Babar)

BANGKA BELITUNG,www.wowbabel.com -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Taman Hiburan Malam (THM) yang bernama Kafe Karaoke Master One milik Karsono di Desa Puput, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Jumat 2 September 2022.

Hal ini dilakukan bermula dari banyaknya permasalahan, diantaranya ialah terkait perizinan dan penolakan oleh masyarakat Desa Puput Kecamatan Parittiga.

Rapat Dengan Pendapat (RDP) kali ini di pimpin langsung Ketua DPRD Bangka Barat, dan didampingi wakil I dan II serta anggota DPRD Bangka Barat, bersama Pemerintah Daerah, Kejaksaan, LSM di Parittiga dan beberapa perwakilan THM untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Barat, Marudur Saragih menyampaikan, terkait permasalahan THM tersebut Karaoke Master One pihaknya harus berbicara aturan terlebih dahulu.

Baca Juga: Profil dan Jenjang Karir Kompol Chuck Putranto yang Dipecat Karena Kasus Brigadir J

Dikatakan, Marudur Jika aturan tidak diikuti maka izin tersebut tidak bisa dikeluarkan. Kemudian, dirinya juga membeberkan THM milik Karsono itu juga telah menjadi permasalahan dan perbincangan oleh masyarakat sekitar.

Kemudian, Marudur mengungkapkan yang hadir dalam RDP hari ini merupakan masyarakat yang tergabung dalam LSM yang keberatan dengan adanya kehadiran serta operasinya THM tersebut.

"Kalau kita bicara aturan, kita harus sampaikan kepada kawan-kawan yang membuat THM ini supaya semua bisa mengurus izin, dan perlu dibantu, namun persyaratan harus dipenuhi dulu, kalau dia dekat dengan masyarakat tidak bisa, sebab tidak boleh mengganggu masyarakat setempat," ungkap Marudur.

Terpisah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPM Nakertrans) Kabupaten Bangka Barat, Rosdjumiati menyampaikan untuk Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dimiliki oleh pihak Karsono sendiri itu tidak sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapak Usaha Indonesia (KBLI) yang seharusnya.

Halaman:

Editor: Barly Wow

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X