Joni Zuhri : Mau Legal Apalagi Ilegal, Kami Tetap Tolak

BANGKA BELITUNG,www.wowbabel.com -- Nelayan dan warga Batu Perahu hingga Rias di Kecamatan Toboali bersikuluh menolak penambangan di laut Desa Rias. 

Dalam kasus penolakan penambangan laut di Toboali ini para nelayan menganggap perlakuan diskriminatif dari sisi hukum.

"Hari ini kita pastikan tidak ada kejelasan terkait dengan perizinan. Yang pasti tidak ada penyampaian salinan dokumen apapun. Kedua, kita mendapatkan perlakuan diskriminatif terkait dengan ketimpangan penegakan aturan," kata Joni Zuhri perwakilan nelayan dan warga Toboali yang menolak penambangan laut Desa Rias saat berdialog dengan Forkopimda Bangka Selatan, Senin 29 Mei 2023.

Baca Juga: Anggota DPRD Bangka Selatan Minta Penambangan di Laut Rias Dihentikan

"Saya merasa sedih, saat ini kita seperti diperlukan wilayah operasi militer. Sebegitu bahaya nelayan di mata hukum. Yang pasti ilegal, masih melakukan operasi," tambah Joni.

Para nelayan kata Joni mempertanyakan izin dikantongi pihak penambang sebab aktifitas izin lokasi pemanfaatan ruang laut hak  diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Pernyataan mereka untuk Kabupaten Bangka Selatan tidak ada diterbitkan izin pemanfaatan ruang laut. Yang ada saat ini hanya ada di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah," ujar Joni. 

Untuk kejekasan soal.perizinan penambangan di laut ini, Joni meminta  audensi terbuka mengundang pihak berkompeten soal perizinan.

Baca Juga: Viral Video Penangkapan Pasutri Ditengah Aksi Penolakan Tambang Oleh Nelayan, Ini Klarifikasi Kapolres Basel

"Jangan kami disuguhkan dengan katanya berizin. Walaupun masalah perizinan bukan tuntutan utama kita. Belum tentu yangblegal itu kami terima. Apapun risikonya kami akan tetap melawan," tukasnya.

Joni mengingat Bupati Bangka Selatan dan pihak terkait tidak mengangap kecil penolakan warga terhadap penambangan laut di Toboali. 

"Jangan sampai baru dari masyarakat ada korban baru dianggap serius. Jangan viral dulu baru diproses. Kalau bisa PIP ditarik keluar dari lokasi," pinta Joni.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Bangka Selatan Samson Arismono yang ikut pertemuan mengakui jika salinan dokumen perizinan perusahaan penambangan di laut Rias tidak jelas. 

Baca Juga: Babel Rawan Banjir, BNPB RI Gelar Simulasi Penanggulangan Bencana