Diduga Pembuatan Kartu LPG Card Dibebankan ke Penerima

Dwi H Putra    •    Senin, 25 Oktober 2021 | 11:34 WIB
Lokal
Ilustrasi. (net)
Ilustrasi. (net)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Kartu kendali atau LPG card gas 3 kilogram, yang baru dilaunching Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di Pulau Belitung, tepatnya di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) baru-baru ini memberikan kesan yang kurang baik.

Pasalnya, diduga pembuatan kartu LPG Card diduga dibebankan biaya sebesar Rp 20.000 per kartu, kepada warga yang  berhak menerimanya, domain penggunanya masyarakat kurang mampu dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan target menyentuh 280 ribu pengguna.

"Kalau dak salah emang bayar Rp 20 ribu per kartu," ujar sumber yang tidak mau disebutkan namanya, Senin (25/10/2021). 

"Makanya, kesian juga sama penerima kartu ini," terangnya. 

Sementara itu, Menurut Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel, Mansah, mensinyalir ada keuntungan yang dipaksakan diambil dari masyararakat miskin dan UMKM.

"Untuk 280 ribu penduduk yang tidak mampu harusnya dibantu, bukannya diambil keuntungan," kata Mansah ketika diminta tanggapan terkait hal itu. 

Dia mendukung niat diberlakukannya kebijakan tersebut untuk melancarkan pendistribusian LPG 3 Kg tepat sasaran, terkait hal ini dirinya akan berkoordinasi dengan Ketua Komisi II untuk memanggil Biro Ekonomi Pembangunan dan pihak Bank BRI.

"Kita tunggu realisasi dari wacana ini, mudah-mudahan bisa cepat terealisasi dan efektif di lapangan," ungkapnya.

Lebih lanjut, diakui Mansah, ada kekhawatiran pihaknya jika kebijakan ini diberlakukan justru mempersulit wilayah yang jauh dari pangkalan gas 3 Kg. 

"Kalau hasil survey kami secara langsung turun ke lapangan, bahwa persoalan utamanya bukan pada sistem pembayaran, tetapi pada pola pendistribusiannya," tukas Mansah. 

"Justru dengan sistem pembayaran ini bakal mempersulit wilayah yang jauh dari pangkalan, yang selama ini mudah didapat di toko-toko kelontong yang tersebar di wilayah pelosok terpercil," paparnya. 

"Dengan sistem ini artinya toko-toko kelontong tidak bisa lagi mendistribusikan gas 3 kg ini. Artinya masyarakatlah yang harus datang langsung ke pangkalan, sedangkan pangkalan jumlah persebarannya belum merata di daerah-daerah pedusunan. Sama halnya dengan semua orang harus ambil BBM di SPBU ketika toko-toko kelontong menjual BBM tidak diperbolehkan akan sangat merepotkan masyarakat," tandasnya.

Disebutkan dia, bicara kebijakan tidak hanya pada persoalan untung dan rugi tetapi juga harus mengedapankan azas manfaat dan efektifitas. Sistem BRImola ini penggunaannya berdasarkan sistem jaringan dengan aplikasi APPS.

"Perlu juga dilahami Babel masih sangat banyak sekali daerah-daerah blank spot area, yang pastilah hal ini menjadi tantangan serius buat BRI di lapangan," jelasnya.

Dan sampai hari ini masih banyak masyarakat yang tidak mampu belum memiliki Android, jangankan membeli Android, untuk keperluan dasar saja masih banyak yang belum tercukupi.

"Semoga pihak pemerintah dan BRI bisa mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi persoalan ini," pungkasnya. (dwi/wb)



MEDSOS WOWBABEL