Sekjen DPR-RI Datangi DPRD Babel, Diskusi Terkait Jabatan Fungsional

Dwi H Putra    •    Jumat, 22 Oktober 2021 | 12:37 WIB
Lokal
Caption: Sejumlah pegawai dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mendatangi Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Kamis (21/10/2021). (IST)
Caption: Sejumlah pegawai dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mendatangi Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Kamis (21/10/2021). (IST)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Sejumlah pegawai dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mendatangi Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). 

Usai melakukan pertemuan yang diterima langsung Sekretaris DPRD Babel, Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ahli Madya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR-RI, Kiki Zakiah mengatakan kunjungan ke DPRD Babel dilatarbelakangi terkait menyusun jabatan fungsional baru, yakni analis akuntabilitas keuangan negara legislatif. 

"Hal ini dilatarbelakangi adanya mandat dari presiden untuk penyederhanaan esselonisasai organisasi dan jabatan struktural ke jabatan fungsional," kata Kiki Zakiah usai kegiatan Kamis (21/10/2021) kemarin. 

"Ini salah satu jawaban bagi pegawai struktural yang ingin pindah ke fungsional, terkait dengan DPRD salah satunya fungsi pengawasan keuangan negara, jadi jabatan fungsional ini bisa mensupport tugas dewan terhadap fungsi pengawasan keuangan negara," ujarnya. 

Kiki Zakiah melanjutkan bahan utamanya dari laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mana BPK melakukan pemeriksaan keuangan termasuk daerah. 

"Sehingga kami memperkenalkan jabatan ini, yang kemungkinan bisa digunakan jadi salah satu jabatan fungsional di daerah," jelas Kiki lagi. 

Terkait target kapan jabatan fungsional bisa terealisasikan, menurut Kiki Zakiah, hingga saat ini masih dalam proses pembahasan dan dalam tahap penyusunan butir-butir yang sudah hampir selesai, kemudian selanjutkan diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). 

"Jika sudah diokekan oleh Kemenpan-RB dan selesai uji petik, maka jabatan fungsional ini sudah bisa dijalankan," paparnya. 

Sementara itu, Sekretaris DPRD Babel, Haris, mengatakan kedatangan Sekretariat Jenderal DPR-RI ini terkait diskusi untuk rencana pengembangan jabatan fungsional, salah satunya analis akuntabilitas keuangan negara. 

"Ini jabatan baru yang diinisiasi oleh rekan-rekan aparatur sipil negara (ASN) di DPR-RI, nanti breakdownnya perlu dukungan dari Sekretariat DPRD seluruh Indonesia," jelas Haris. 

"Jabatan ini jabatan khusus terkait hasil yang didapatkan oleh DPR yang harus dianalisa oleh analis, setelah mendapatkan laporan dari BPK yang ditujukan ke DPRD," terangnya. 

"Oleh sebab itu, mereka datang kemari untuk berdiskusi mendapatkan masukan terkait pembentukan jabatan itu," tukasnya. 

Haris menambahkan pada prinsipnya menyambut baik adanya peluang bagi rekan-rekan dan ASN di Pemprov Babel, khususnya di DPRD untuk mengembangkan karir dalam jabatan fungsional ini. 

"Sehinggga yang memang diarahkan pemerintah pusat untuk merampingkan jabatan struktural merupakan gayung bersambut dengan apa yang dilakukan kawan-kawan Sekjen DPR-RI ini," pungkas Haris. (dwi/wb)



MEDSOS WOWBABEL