Nico Plamonia: Bapemperda Tahun 2022 Miliki Pekerjaan Berat

Dwi H Putra    •    Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:58 WIB
Lokal
Caption: Ketua Bapemperda DPRD Babel, Nico Plamonia Utama. (dwi/wb)
Caption: Ketua Bapemperda DPRD Babel, Nico Plamonia Utama. (dwi/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel mengelar rapat Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). 

"Dalam agenda ini bermaksud untuk membahas penyusunan propemperda untuk tahun 2022, karena di tahun 2022 itu pekerjaannya sangat berat, terutama pasca keluarnya UU No 11 Tahun 2020, tentang UU Cipta Kerja atau kita sebut Omnibus Law," kata Ketua Bapemperda DPRD Babel, Nico Plamonia Utama di Pangkalpinang baru-baru ini. 

"Ada sekitar 34 peraturan daerah (Perda) Babel yang terdampak dari keluarnya Omnibus Law, yang berhubungan dengan pertambangan harus dikaji ulang lagi," ujarnya. 

Lanjut Nico, menyikapi kondisi ini pihaknya berwacana akan melakukan Omnibus Law Perda, seperti Bandung yang juga intens membahas Omnibus Law Perda.

"Tapi memang agak berat, DPRD ada empat komisi, otomatis hanya bisa empat pansus dari 11 kluster menjadi 4 kluster, ini lumayan susah," jelas Nico. 

"Ditambah lagi UU di luar ciptaker yang berefek, belum lagi perda yang sudah tidak efektif, jadi banyak hal yang akan kami kejar," paparnya. 

Diakuinya walaupun menjadi pekerjaan yang sulit pada tahun 2022, tetap harus digencarkan. Pasalnya akan menyulitkan kerja para OPD terkait dalam menjalankan tugas jika perda tidak segera disesuaikan dengan Omnibus Law ini. 

"Kami juga tanggal 21 Oktober 2021, Bapemperda bersama Biro hukum, seluruh Indonesia diundang, membahas UU Cipta Kerja ke Kemendagri, disana kami akan bertanya lebih detail terkait Omnibus Law Perda ini," pungkas Nico. (dwi/wb)



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE