Tak Semua Daerah di Babel Miliki BPSK, Wadah Warga Sampaikan Keluhan Perdagangan

Dwi H Putra    •    Senin, 18 Oktober 2021 | 16:53 WIB
Lokal
Caption: Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Disperindag Babel, Fajri. (dwi/wb)
Caption: Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Disperindag Babel, Fajri. (dwi/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berharap setiap daerah dapat memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pasalnya saat ini baru ada di Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Belitung Timur (Beltim) saja itu pun saat ini anggarannya direfocusing tidak bisa seleksi lagi. 

Hal ini supaya setiap keluhan konsumen dapat ditindaklanjuti melalui BPSK ini, karena selama ini keluhan masyarakat selalu disampaikan melalui media sosial (Medsos), apalagi untuk keluhan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Di setiap daerah itu harus ada BPSK, itu sudah diatur dalam undang-undang, daerah wajib ada itu sebagai wadah pengaduan masyarakat terkait keluhan konsumen masalah perdagangan," kata Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Disperindag Babel, Fajri di Pangkalpinang, Senin (18/10/2021). 

"Dari pusat sekarang ini wadah itu hanya ada di Disperindag Babel saja, saya dan seorang kepala seksi yang menangani itu. Selama ini banyak keluhan terutama dari lessing kendaraan, intinya kami sebagai mediator supaya bisa diselesaikan dengan baik," ujarnya. 

Fajri melanjutkan BPSK ini diharapkan dapat dibentuk di setiap daerah di Babel, supaya tidak ada lagi keluhan yang disampaikan melalui medsos. 

"Keluhan juga sebenarnya bisa disampaikan ke pemerintah terdekat baik kepala desa, kelurahan, camat dan seterusnya ke tingkat atas, jika tidak ada BPSK ini," jelas Fajri. 

"Bagusnya ada BPSK, supaya bisa ditindaklanjuti secepatnya," paparnya. 

Sementara itu, terkait informasi adanya kenaikan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg, pihaknya masih menunggu surat kebijakan dari Biro Ekonomi, sebab ada tim tersendiri. 

"Dalam hal ini Disperindag ada pengawasan terkait epiji 3 kg ini, sebab sudah ada Keputusan Presiden (Kepres) dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) hal ini dikarenakan ada uang negara yakni biaya subsidi," tukas Fajri. 

"Seperti tabung, selang gas yang Standar Nasional Indonesia (SNI) atau tidak, hanya sebatas itu saja," terangnya. 

"Untuk tindakan itu dari Pertamina, yang merekomendasikan izinya, kami sebatas pengawasan di lapangan cukup rekomendasi jika ada pelanggaran sesuai standart operasional prosedur (SOP) ke Pertamina, tindakannya dari Pertamina," tandasnya.

Diketahui SPBE yang ada di Pulau Bangka guna menyalurkan gas elpiji ada tiga yakni di Desa Pagarawan Kabupaten Bangka, Desa Mesu Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) dan Desa Kelapa Kabupaten Bangka Barat (Babar) dengan kuota yang sudah ditentukan pihak PT Pertamina. 

Diketahui untuk saat ini kuota penyaluran elpiji dari 40.009 ribu matrik ton di tahun 2021 ini, setiap kabupaten/ kota menerima kuota diantaranya Babar sebanyak 5.439 ribu matrik ton, Bangka sebanyak 8.812 ribu matrik ton, Bangka Selatan (Basel) sebanyak 5.788 ribu matrik ton, Bateng sebanyak 5.793 ribu matrik ton, Belitung sebanyak 3.976 ribu matrik ton, Belitung Timur (Beltim) sebanyak 3.106 ribu matrik ton dan Pangkalpinang sebanyak 7.096 ribu matrik ton. (dwi/wb)



MEDSOS WOWBABEL