PenetapanTarif Air PDAM Jadi Kewenangan Gubernur

Dwi H Putra    •    Senin, 18 Oktober 2021 | 19:25 WIB
Lokal
Ilustrasi.(net)
Ilustrasi.(net)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Penetapan tarif air minum kini menjadi kewenangan gubernur. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2020 perubahan atas Permendagri Nomor 71 Tahun 2016.

"Dengan aturan ini, jika dulunya kewenangan masing-masing kabupaten/ kota dengan melihat kondisi wilayahnya, sekarang menjadi kewenangan gubernur," kata Asisten II Bidang Perekonomian Setda Pemprov Babel, Yanuar usai mengadakan rapat bersama Dirut Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) se-Bangka Belitung, Senin (18/10/2021).

Yanuar melanjutkan hanya saja gubernur sebagai kepala daerah yang akan menetapkan tarif baik atas maupun bawah air minum ini tetap berdasarkan masukan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang ada di kabupaten/kota. 

"Makanya kami adakan rapat ini," ujarnya. 

Pihaknya menilai, masukan dari PDAM ini penting untuk menentukan tarif air minum yang akan didistribusi ke masyarakat.

"Bukan ujug-ujug tetapkan, jadi sebelum ditetapkan gubernur akan menerima dulu pengajuan tarif dari Dewan Perwakilan Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DPD Perpamsi)," jelasnya.

Diakui Yanuar, saat ini belum ada kisaran untuk menetapkan tarif air minum tersebut, pihaknya masih menunggu usulan dari Perpamsi Bangka Belitung.

"Tapi menurut Permendagri, batasan tarif atas ini  4 persen dari pendapat masyarakat," terang Yanuar. 

"Kami berharap dengan adanya keseragaman tarif ini dapat memajukan PDAM yang ada di Babel dan membantu masyarakat," harapnya. 

"Tarif atas bawah itu juga akan membantu PDAM itu sendiri dalam rangka memajukan perusahaan mereka, karena di satu sisi diketahui bahwa air ini merupakan kebutuhan primer yang pasti dibutuhkan masyarakat," pungkas Yanuar.(dwi/wb)




MEDSOS WOWBABEL