Dilarang Beli BBM Menggunakan Jeriken di SPBU

Dwi H Putra    •    Jumat, 15 Oktober 2021 | 05:59 WIB
Lokal
Pengisian BBM dengan menggunakan jeriken yang dilakukan di SPBU Berok Kecamatan Koba.(her/wb)
Pengisian BBM dengan menggunakan jeriken yang dilakukan di SPBU Berok Kecamatan Koba.(her/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus menjadi pembahasan.

Usai Gubernur Bangka Belitung "marathon" bertemu Pimpinan Pertamina dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas), Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah, mendapat kunjungan dari anggota Komite BPH Migas, Sales Branch Manager Pertamina TBBM Pangkalbalam.

"Rencananya evaluasi dan monitoring terhadap pendistribusian BBM segera akan dilakukan, termasuk hal-hal yang dinilai melanggar ketentuan penerima BBM di tingkat distributor yakni SPBU," kata Abdul Fatah di Pangkalpinang, Kamis (14/10/2021). 

"Tadi sudah dijelaskan, dari kuota itu sudah cukup, tidak ada pengurangan sesuai yang ditetapkan pemerintah pusat. Maka kedepannya, bagaimana mengatur dan mendistribusikannya," ujarnya. 

Lanjutnya dalam pembicaraan bersama Komite BPH Migas, Sales Branch Manager Pertamina TBBM Pangkalbalam, ada yang bertanya masyarakat yang mendapakan BBM dengan membawa jeriken, galon atau tong itu apakah dibenarkan.

"Itu jelas tidak dibenarkan dan melanggar, inilah dari BPH Migas tadi akan melakukan monitoring berkenaan dengan hal itu," jelas Abdul Fatah. 

"Tapi dari kami minta untuk disosialisasikan dengan dasar hukum yang kuat, sehingga gampang diberitahukan kepada masyarakat bahwa itu ilegal," harapnya. 

Diakui Fatah, kondisi kelangkaan saat ini dipicu oleh peningkatan permintaan di masyarakat di bidang tertentu yang kemudian melaksanakan kegiatan aktivitas tersebut.

"Karena di situasi normal, pendistribusian tidak ada masalah. Termasuk menghadapi hari tertentu, misalnya hari besar keagamaan. Itu diberlakukan pendistribusian secara proposianal. Makanya perlu pengaturan," ungkapnya.

Opsi lainnya, lanjut Wagub, bisa dengan menggaet pihak ketiga sebagai penyuplai BBM non subsidi. Sehingga, ketersediaan BBM tidak hanya terpusat pada ketersediaan yang ada di Pertamina, melainkan dapat diperoleh dari perusahaan lain. Namun, hal ini dapat berjalan dengan syarat dan ketentuan yang dilegalkan.

"Memang ada syarat yang harus dipenuhi. Pengusaha harus ada izin usaha niaga umum. Ini punya nilai investasi yang besar dan bisa mendistribusikan melalui agen-agen, jadi lebih berkembang," pungkasnya. (dwi/wb)




MEDSOS WOWBABEL