Pemprov Bangka Belitung Terima Catatan Merah dari KPK

Dwi H Putra    •    Kamis, 07 Oktober 2021 | 22:46 WIB
Lokal
Wakil Gubernur Bangka Belitung,  Abdul Fatah.(ist)
Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah.(ist)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menerima catatan "merah" dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI). 

Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi tahun 2021 di Ruang Pasir Padi Gedung Gubernur Babel. 

Upaya pencegahan terjadinya penyimpangan anggaran maupun kewenangan di daerah ini pun telah dilaksanakan melalui komitmen pelaporan melalui aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) oleh Gubernur dengan KPK yang disaksikan oleh unsur Forkopimda.

"Sayangnya, hingga Oktober tahun ini pelaporan MCP yang mengintervensi tujuh area yang dijabarkan dalam rencana aksi Pemprov Babel, masih bertanda merah atau baru mencapai 28 persen, terhitung tanggal 6 Oktober 2021 kemarin," kata Kasatgas Konsupgah KPK Wilayah II yang membawahi Wiayah Sumatera Selatan, Lampung dan Babel, Nana Mulyana ditemui usai Rakor Monev Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi tahun 2021, Kamis (7/10/2021) siang. 

"Makanya kami datang ke sini (Pemprov) atas perintah Pak Firli (Ketua KPK) untuk menanyakan kembali komitmen tersebut, disamping mengetahui hambatan dan kendalanya," ujarnya. 

Lanjutnya berdasarkan yang dipaparkan, progres 28 persen laporan MCP ini di dalam tujuh area intervensi meliputi perencanaan penganggaran dengan laporan baru 26 persen, pengadaan barang/jasa 12 persen, perizinan 25 persen, pengawasan APIP 34 persen, manajemen ASN 49 persen, opimalisasi pajak daerah 36 persen dan managemen aset daerah 24 persen.

Menurutnya tahun lalu pelaporan ini sudah bagus, mencapai 75 persen, oleh sebab itu pihaknya ingin mengetahui kendala yang terjadi pada tahun ini. 

"Karena masih banyak yang belum diupload, mungkin situasi pandemi atau ada hal lainnya," ungkap mantan penyidik lembaga antirasuah ini.

"Jangan sampai laporan merah ini menyebabkan orang banyak salah persepsi dengan Pemprov Babel, karena laporan ini dapat diakses oleh masyarakat," terang Nana. 

"Masyarakat umum bisa melihat, pas dilihat laporan merah, tapi dapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya, kan enggak nyambung. Sebab tata kelola untuk mencegah korupsi menjadi bahan untuk mengaudit tata kelolanya," jelasnya. 

Lebih lanjut, diterangkannya ada tiga fokus upaya pencegahan korupsi, yakni mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, mendorong penyelamatan keuangan atau aset dan penugasan khusus

"KPK dalam hal ini berupaya memberikan warning kepada pemerintah daerah atas praktik-praktik korupsi terkait jual beli jabatan, pengadaan barang dan jasa, yang masih terjadi," tandas Nana. 

"Di tahun 2020, KPK berhasil menyelamatkan aset dan pendapatan negara sebesar Rp 592 triliun," ulasnya. 

Sementara itu, Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah, dalam kesempatan itu meyakini keterlambatan menyampaikan laporan ini akan segera diselesaikan Pemprov Babel hingga dapar mempertahankan pencapai sebelumnya 75 persen.

"Senin depan akan kami mulai, saya akan memporsir semua, karena kalau serius bisa mengejar ketertinggalan ini," pungkas Abdul Fatah. (dwi/wb)




MEDSOS WOWBABEL