Mendagri Larang Bayarkan TPP ASN di Bangka Selatan

Aston    •    Rabu, 29 September 2021 | 11:55 WIB
Lokal
Ilustrasi.(net)
Ilustrasi.(net)

TOBOALI, www.wowbabel.com --  Kementerian Dalam Negeri melarang pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bangka Selatan pada semester ke II. Hal itu disebabkan serapan anggaran insentif tenaga kesehatan Covid-19 belum mencapai 50 persen. 

Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah melayangkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang berisi melarang pembayaran TPP ASN Pemkab Basel pada semester ke II.

Baca Juga: Riza Susun Kabinet Baru, 87 Pejabat Dilantik Malam Hari

Badan Keuangan Daerah Bangka Selatan membenarkan penundaan pembayaran TPP ASN  terhitung bulan Juli hingga September 2021, seluruh ASN di Pemkab Basel belum menerima uang TPP.

" Iya, di tanggal 6 Juli 2021 kita menerima surat dari Ditjen Bina Keuangan Daerah yang isinya menegaskan bahwa TPP ASN semester ke dua  dibayarkan setelah mendapat persetujuan Kementerian dalam negeri dalam hal ini Ditjen Keuangan Bina Daerah. Persyaratannya, TPP dibayarkan setelah kewajiban Inakes telah dibayarkan sekurang-kurangnya lima puluh persen, " ujar Agus Pratomo Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Pemkab Basel, Rabu (29/9/2021).

Sementara kewajiban pemerintah Bangka Selatan mencairkan dana Inakes yang bersumber dari dana bantuan operasional kesehatan (BOK)  dari bulan Januari sampai Juni belum mencapai 50 persen. Ditjen Bina Keuangan Daerah pun telah melayangkan surat teguran kepada Pemkab Basel untuk segera merealisasikan anggaran inakes tersebut.

" Bulan Juli kita dapat serut teguran untuk segera merealisasikan pembayaran inakes yang dari sisa BOK tahun 2020 sebesar 3,5 miliar dan dari dana refocusing 8 persen sebesar 4,9 miliar," tutur Agus.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga telah menegur pemerintah Kabupaten Bangka Selatan , yang mana memerintahkan agar pemerintah bangka selatan merealisasikan inakes paling lambat 30 September 2021.

" Tapi kendalanya  sampai hari ini belum seluruhnya karena yang wajib menerima uang inakes adalah puskesmas, labkesda dan rumah sakit.  Untuk rumah sakit sampai hari ini baru dibayarkan sampai bulan maret, sisanya berkas pencairan masih verifikasi inspektorat. Kendala yang saya terima di input data yang harus dilakukan rumah sakit, nah puskesmas ini tidak tau permasalahan apa teknisnya kepala dinkes yang tau," jelas Agus.

"Kalau dari keuangannya sebenarnya kita siap tidak ada masalah, pada saat persyaratan terpenuhi. Tapi karena sekarang terkendala aturan maka harus kita ikuti aturannya," tukasnya. (as/wb)



MEDSOS WOWBABEL