Gubernur Bangka Belitung Bakal Legalkan TI Sebu

Dwi H Putra    •    Senin, 20 September 2021 | 15:12 WIB
Lokal
Caption: Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman. (dok/wb)
Caption: Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman. (dok/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Maraknya tambang inkonvensional (TI) rakyat atau sebu di masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini.

Terkait hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel dan Kepolisian Daerah (Polda) Babel akan membahas regulasi untuk melegalkan TI sebu ini.

"Pelegalan ini agar masyarakat dapat menikmati dari tingginya harga timah saat ini, dengan harapan masyarakat bisa menangkap peluang dari meningkatnya harga timah, termasuk TI sebu, akan kita rekonsiliasi bersama kapolda agar aman nyaman dan bekerja," kata  Gubernur Babel, Erzaldi Rosman usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Babel, Jumat (18/9/2021) lalu.

Namun tidak semua lokasi nantinya bisa dirambah tambang, tetapi lokasi yang memang bekas tambang dan tidak dimanfaatkan lagi.

Masalah lahan ini pihaknya akan berkoordinasi dengan PT Timah, intinya harus membina tapi kalau hutan lindung dilarang, lahan eks tambang yang tidak lagi dikerjakan.

"Makanya akan dibahas bersama, intinya masih di dalam RZWP3K," jelas Erzaldi.

Regulasi ini lanjut Erzaldi menjawab usulan DPRD untuk mengatur tata kelola pertambangan di Babel.

"Untuk memanfaatkan kesempurnaan harga timah tertinggi ini, kami akan mengatur  regulasi TI sebu, kalau tidak bisa mengambil kesempatan ini kasihan masyarakat nggak bisa optimalkan," paparnya.

Berkenaan dengan timah ini, sejalan dengan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah pusat akan mencoba mengakomodir usulan Pemprov Babel untuk kenaikan royalti yang diterima Babel.

"Rencananya akan dinaikkan kemungkinan nanti besarannya berdasarkan harga timah sekian naik sekian persen, ditambah lagi kolektor nanti akan dikenakan pajak, harga beli timah akan dibatasi," tandasnya.

"Kami akan segera berkonsultasi ke pusat, jangan hanya mereka saja berkonsultasi karena permasalahannya di daerah, kita yang ketahui, mestinya ada kewenangan bagi daerah untuk berkreasi," terangnya.

Erzaldi mengajak, para wakil rakyat di DPRD untuk menyambut rencana kenaikan ini agar sama-sama mendorong pemerintah pusat untuk mengakomodir usulan tersebut. (dwi/wb)



MEDSOS WOWBABEL