Banyak Aduan Soal PPDB, Disdik dan DPRD Babel Cari Solusi

Dwi H Putra    •    Kamis, 16 September 2021 | 16:11 WIB
Lokal
Caption: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menjadi keluhan dan pengaduan orang tua, Kamis (16/9/2021). (dwi/wb)
Caption: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menjadi keluhan dan pengaduan orang tua, Kamis (16/9/2021). (dwi/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menjadi keluhan dan pengaduan orang tua. 

"Ini sangat baik dalam langkah mencari solusi kedepan terkait PPDB ini, mengingat adanya keluhan atau pengaduan masyarakat ke DPRD," kata Kepala Disdik Babel, M Soleh kepada sejumlah media usai mengikuti RDP di Kantor DPRD Babel, Kamis (16/9/2021). 

"Pelaksanaan PPDB bukan berlaku parsial tetapi nasional, mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, sedangkan Peraturan Gubernur (Pergub) mengacu pada edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)," ujarnya. 

Makanya dijelaskan M Soleh, tahun ini PPDB mendapat pengesahan atau diketahui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beda dengan tahun sebelumnya hanya di tingkat provinsi saja.

"Sehingga mengacu secara nasional sama, yang mana mutasi maksimum lima persen dan firmasi maksimum 15 di Babel dinaikkan jadi 20 persen, sedangkan zonasi paling tidak 50 persen di Babel jadi 60 persen," jelas M Soleh. 

"Jadi, untuk prestasi tinggal 15 persen, prestasi pun diberikan peluang didalam zonasi sebanyak 10 persen diluar zonasi lima persen," paparnya. 

Menurutnya, keberpihakan di Babel sudah ada di sistem zonasi ini, itu pun dengan persyaratan tempat tinggal dekat dengan sekolah itu pun dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) sudah menetap satu tahun sebelum penerapan PPDB ini. 

"Permasalahannya yang tidak diterima, padahal berdasarkan dengan jumlah sekolah siswa yang lulus dan kuota penerimaaan di sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri maupun swasta dan Madrsyah Aliyah (MA) sudah melebihi yakni sebanyak 3600 lebih," tukas M Soleh. 

"Jadi permasalahan setiap orang ingin anaknya bersekolah di sekolah negeri, padahal itu tidak bisa menampung semua anak tamatan sekolah menengah pertama (SMP), Madrsayah Tsanawiyah (MTs) dan paket B," tegasnya lagi. 

Sementara itu, Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi, dilaksanakannya RDP ini berawal dari kepedulian Anggota DPRD terhadap pengaduan dan keluhan dari orang tua, masalah ini juga timbul ketika PPDB setiap tahunnya. 

"Oleh sebab itu, kami pelajari langsung dengan turun ke sejumlah daerah baik di Bangka dan Belitung. Tapi di Belitung tidak sekrusial di Bangka, disana sekolah swastanya masih gemuk atau lancar," jelas Herman Suhadi. 

"Namun di Pangkalpinang dan Bangka Induk sangat banyak pengaduan dan keluhan orang tua terkait PPDB ini," terangnya. 

Maka dari itu, dari RDP ini akan didapatkan kesepakatan sehingga nantinya DPRD Babel akan membuat rekomendasi ke Kemendikbud untuk mengkaji ulang sistem PPDB ini, terkhusus di Babel. (dwi/wb)



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE