Kinerja DPKP Babel Dipertanyakan, Komisi II Terima Banyak Keluhan

Dwi H Putra    •    Selasa, 07 September 2021 | 22:24 WIB
Lokal
Anggota Komisi II DPRD Bangka Belitung, Mansah.(ist)
Anggota Komisi II DPRD Bangka Belitung, Mansah.(ist)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung (Babel) mengaku banyak menerima keluhan terkait masalah pertanian. Hal ini pun menjadi pertanyaan terkait kinerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan (DPKP) Bangka Belitung. 

"Keluhan itu diterima ketika kami turun ke lapangan lewat program Sekapot Kampong Komisi II DPRD Babel," ungkap Anggota Komisi II DPRD Babel, Mansah di Pangkalpinang, Selasa (7/9/2021). 

"Ada dua hal yang menjadi fokus Pemprov Babel saat ini, yaitu swasembada beras dan swasembada daging, namun belum dilaksanakan dengan baik oleh DPKP Babel," ujarnya. 

Mansah melanjutkan salah satu keluhan petani tersebut berkenaan dengan pupuk subsidi, pendistribusiannya tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan.

Padahal dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan, pihaknya minta kepada dinas untuk memperbaiki sistem E-RDKK yang sudah berjalan.

"Pertama pengusulan oleh petani melalui kelompok tani harus berdasarkan semua komoditas pertanian yang ada, jangan hanya mengusulkan satu komoditas saja," jelas Mansah. 

Menurutnya, petani di Babel berbeda dengan di Jawa, satu petani di Babel bisa memiliki tiga atau lebih komoditas, seperti padi, karet, sawit, lada serta hortikultura.

Kedua, tidak semua petani masuk dalam kelompok tani, masih banyak sekali petani yang belum terdata dalam kelompok tani. Maka dari itu, peranan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sangatlah penting untuk pendampingan petani dalam pembentukan kelembagaan tersebut.

"Kenyataan di lapangan, masyarakat masih banyak mengeluhkan minimnya peranan PPL dalam pendampingan dan penyuluhan di lapangan," keluhnya. 

"Kami juga meminta DPKP Babel dapat merubah sistem absensi para PPL ini, sebab selama ini mereka absennya di Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP)yang letaknya di kecamatan, sehingga mereka hanya datang ke BPP saja, sedangkan petani adanya di desa-desa yang jaraknya jauh dari kecamatan," paparnya. 

Terkait keluhan peternak yang ada di lapangan berbeda keinginannya dengan keinginan dinas dalam hal bantuan bibit sapi.

"Peternak di lapangan menginginkan bibit Sapi Bali karena dinilai mudah dan cocok kondisinya di daerah kita, sedangkan dinas memberikan bantuan bibit sapi jenis PO, yang menurut peternak sangat sulit perawatannya dan tidak cocok denga kondisi alam yang ada di kita," tukas Mansah. 

Pihaknya juga mempertanyakan pola koordinasi terhadap program pusat yang ada di daerah, seperti program OPLAH atau optimalisasi lahan sawah yang sampai hari ini belum ada realisasi, sedangkan petani sangat membutuhkan program tersebut karena mulai Agustus kemarin sudah mulai memasuki musim tanam. 

"Di lapangan banyak lahan-lahan yang tanggul pembatas dari sungai-sungai di sekitarnya jebol, sehingga mengganggu dan menghambat petani mengelola lahan sawahnya," terangnya. 

"Contohnya di Desa Mancung, dua tahun terakhir ini banyak yang gagal panen karena kondisi tanggulnya jebol di beberapa titik," tandas Mansah lagi. 

Tidak itu saja, petani sawit juga mengeluhkan persoalan replanting dari pusat yang kouta untuk Babel ada sekitar 3.000 hektar namun realisasi di lapangan tidak sampai 30 persen, dan masih menuai persoalan.

"Sedangkan masyarakat terus menanti dan dibuai harapan yang tak berkesudahan," sesalnya.

"Oleh sebab itu, dalam waktu dekat ini Komisi II akan membahas persiapan KUA PPAS 2022 berharap DPKP Babel dapat lebih responsif terhadap persoalan yang dihadapi petani di lapangan," pungkas Mansah. (dwi/wb)



BACA JUGA
MEDSOS WOWBABEL