Agar Reses Tak Sekedar Bicara, Setiap Anggota DPRD Babar Bakal Dijatah Rp 1 M

Chairul Aprizal    •    Jumat, 03 September 2021 | 11:04 WIB
Lokal
Wakil Ketua II DPRD Bangka Barat  Miyuni Rohantap.(rul/wb)
Wakil Ketua II DPRD Bangka Barat Miyuni Rohantap.(rul/wb)

MUNTOK,www.wowbabel.com -- Setiap Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat akan dibekali Rp 1 milliar per orang agar usulan masyarakat pada saat reses para anggota DPRD Bangka Barat tidak hanya sekedar bicara saja.

Wakil Ketua II DPRD Bangka Barat  Miyuni Rohantap mengatakan hal ini coba direalisasikan pada pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD Tahun 2022 nanti dengan asas kemerataan baik pimpinan maupun anggota DPRD Bangka Barat.

"Dari reses DPRD itu jadi usulan-usulan masyarakat itu itulah yang diakomodir pakai itu, dari APBD itulah ditindaklanjuti cuma untuk kemerataan itu maka dijatah masing-masing dewan satu miliar," kata Miyuni, Jumat (03/09/2021).

Miyuni menyebutkan pokir dengan total 25 miliar rupiah ini tetap dikelola pemda  hanya saja dari pokir masing-masing dewan 1 miliar rupiah ini diharapkan dapat dipergunakan pada saat reses untuk mengakomodir aspirasi masyarakat.

"Kami inikan ada kegiatan reses, kegiatan reses inikan kita wajib harus dilakukan, ini (dana Rp 1 M--red) untukmu menindaklanjuti aspirasi dan usulan-usulan masyarakat juga kan wajib. Jadi buat apa reses kalau tidak bisa membangun apa-apa, usulan masyarakat tidak diakomodir," terangnya.

"Jadi nanti usulan itu dibawalah di pembahasan, dari pembahasan itu antara TAPD dengan pemda bagaimana usulan masyarakat ini harus diakomodir. Kira-kira bahasanya gitu jadi intinya si A misalkan berdasarkan reses mau bangun apa, di mana yang anggota dewan itulah yang ditindaklanjuti dengan batasan setiap dewan itu Rp 1 M," tutur Miyuni.

Miyuni mengungkapkan hal ini juga baru dibahas untuk Tahun 2022 terkait realisasinya melihat kembali kemampuan anggaran pemda, sejauh ini baru pengesahan KUA PPAS Tahun 2022.

"Kalau mereka ada duit bisa jalan kalau tidak ada duit tergantung pemda itulah, tapi dibahas lagi kalau tidak ada duit cuma diakomodir Rp 10 M, ini sudah dari tahun kemarin," ujarnya.

Kalau tahun 2021 kemarin, disebutkan Miyuni cuma mampu direalisasikan Rp 10 miliar  karena Pandemi Covid-19 sehingga ada anggota dewan yang tidak dapat juga dan belum merata dengan total jumlah anggota DPRD Bangka Barat sebanyak 25 orang.

"Kalau reses itu tidak diakomodir kan punya reses tidak ada gunanya. Jadi masalah pengelolaan apapun kami tidak ikut campur, itu pemda semua," tutupnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangka Barat Abimanyu menjelaskan dana untuk aspirasi masyarakat yang melalui pokir dan reses DPRD itu telah dibahas dalam KUA PPAS tahun 2022 tapi untuk nilai bisa lebih bisa kurang karena menyesuaikan prioritas Pemkab Bangka Barat.

"Karena tidak ada pengaturan harus seperti itu, usulan aspirasi masyarakat itu melalui hasil reses dan pokir bahkan lebih, namun dibahas mulai melalui musrenbang, RKPD, KUA PPAS untuk menentukan prioritas dan kesesuaian dengan arah pembangunan. Jadi tidak ada lagi dikotomi usulan siapa, yang ada adalah kebijakan umum dan prioritas anggaran," terangnya.

Abimanyu menjelaskan usulan pokir reses dewan telah diatur sesuai undang-undang bisa diakomodir bisa tidak melihat arah kebijakan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

"Prosesnya panjang mulai dari musrenbang perencanaan RKPD di bappeda, kalo BPKAD itu sesuai apa yang sudah direncanakan di Bappeda dalam RKPD yang menentukan program kegiatan adalah Bappeda," terangnya.

Abimanyu menyampaikan pokir itu pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan dalam program, selain itu juga ada dari reses sehingga dalam proses perencanaannya terbilang panjang.

Pokir ditegaskan Abimanyu berbeda dengan dana taktis, karena tidak ada dana taktis untuk dewan.

"Pada perencanaan usulan program itu macam-macam ada yang bersumber aspirasi masyarakat secara langsung, ada yang bersumber dari reses ataupun pokir DPRD, ataupun program dari eksekutif sendiri masuk dalam musrenbang," katanya.

"ini ranahnya di Bappeda, ini saya jelaskan supaya jangan ada penafsiran lain. Setelah dari Bappeda tersusunlah program kegiatan yang kemudian masuk ke BPKAD terkait pendanaannya" sambung Abimanyu.

Kepala BPKAD Bangka Barat menuturkan program kegiatan itu ada di Bappeda yang harus selaras dengan RPJM yang diturunkan ke RKPD.

"Sumbernya dari mana, dari aspirasi masyarakat, aspirasi masyarakat melalui wakil rakyat dalam bentuk pokir dan reses ataupun memang program dari pemerintah. Pokir dan reses dewan juga merupakan aspirasi dari masyarakat," tukasnya.(rul/wb) 



MEDSOS WOWBABEL