Presma UBB Bantah Salah Data Saat Aksi di Depan Kantor Gubernur Babel

Hafiz Wow    •    Minggu, 22 Agustus 2021 | 20:51 WIB
Lokal
Presiden Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB), Rio.(ist)
Presiden Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB), Rio.(ist)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com -- Presiden Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB) membantah kekeliruan data dalam aksi mahasiswa terkait pandemi Covid-19, Minggu (22/8/2021).

Hal ini diutarakan Rio, usai dituding mengalami kekeliruan data oleh salah satu media massa saat melakukan aksi simbolik di depan Kantor Gubernur Bangka Belitung, Kamis (19/8/2021) lalu.

Sebelumnya, Rio menyebutkan Provinsi Babel sebagai satu-satunya provinsi di Sumatera yang terkena PPKM level 4. Menurutnya, statement yang ia keluarkan berdasarkan perkataan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam rapat evaluasi dan penerapan PPKM bersama dua Menteri RI lainnya, Senin (16/8/2021) yang lalu.

Ia menuturkan, Menko Perekonomian dalam statementnya yang disampaikan kepada masyarakat Indonesia pasti juga menyerap data dari setiap pemerintah daerah. Jika terdapat dua kebijakan berbeda, kata Rio, akan membuat masyarakat bingung dalam menjalankan aktivitasnya.

"Tentu kami mahasiswa, sebelum mengeluarkan suatu kritik telah terlebih dahulu melakukan kajian. Kalau ada yang keliru tentu ini dari pemerintah sendiri. Ini harus dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan, kenapa ada dua kebijakan berbeda dalam satu koridor pemerintahan," kata Rio, Minggu (22/8/2021).

Lebih lanjut, Rio mengatakan, media seharusnya membantu mahasiswa dan masyarakat untuk melakukan investigasi terkait kekeliruan data yang diberikan pemerintah itu sendiri.

Selain itu, Rio menyoroti buruknya komunikasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Ia menambahkan, Pemerintah harus lebih detail dan berhati-hati dalam menginformasikan data yang kemudian menjadi konsumsi publik.

Menurutnya, Sekretaris Satgas Covid-19 Babel, Mikron Antariksa secara tidak langsung membantah sendiri kebijakan PPKM Level 4 yang diutarakan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dan mana mungkin seorang Menko perekonomian menyampaikan sesuatu tanpa data yang valid.

"Data tersebut pasti dihimpun dari daerah-daerah. Mestinya media turut serta membantu masyarakat untuk melakukan validasi, serta menganalisis kesalahan data yang diutarakan pemerintah ini ada pada level pemerintah pusat atau malah pemerintah provinsi kita yang tidak kompeten dalam melakukan komunikasi," paparnya.

Rio mendesak Gubernur Babel sendiri yang memimpin komunikasi kepada pemerintah pusat. Sehingga, kejadian saling bantah data pemerintah daerah dan pusat tidak terulang lagi.

"Gubernur lah yang paling bertanggungjawab, komunikasi dengan pusat harus lebih baik, memiliki data yang valid, dan juga memiliki analisis yang tajam, sehingga ada target waktu untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Babel. Jangan sampai terjadi disinformasi dengan pemerintah pusat,  yang kemudian membahayakan rakyat Babel," tukasnya.(fiz/wb) 



MEDSOS WOWBABEL