Nelayan Bakit Minta Tambang Liar Distop, Ini Tanggapan Gubernur Babel

Chairul Aprizal    •    Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
Lokal
Rapat Kordinasi konflik penambangan liar dan nelayan di Teluk Kelabat Dalam yang berlangsung di BUMDes Seafood Desa Bakit Kecamatan Parittiga, Senin (2/8/2021).(ist)
Rapat Kordinasi konflik penambangan liar dan nelayan di Teluk Kelabat Dalam yang berlangsung di BUMDes Seafood Desa Bakit Kecamatan Parittiga, Senin (2/8/2021).(ist)

PARITTIGA,www.wowbabel.com -- Nelayan Desa Bakit Kecamatan Parittiga menuntut agar penambangan liar yang menjarah perairan di Teluk Kelabat Dalam benar-benar bisa distop, Senin, (02/08/2021).

Rapat Koordinasi konflik penambangan liar dan nelayan di Teluk Kelabat Dalam yang berlangsung di BUMDes Seafood Desa Bakit dihadiri Gubernur Bangka Belitung, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Danrem 045/Gaya, Kapolda Bangka Belitung, Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat, dan Unsur Forkopimda Bangka Barat.

"Agar segera menutup tambang inkonvensional ini, itulah pak kami artinya dari para nelayan Desa Bakit tidak setuju pak, tidak setuju lagi itulah intinya kalau mengenai aturannya pun sudah dijelaskan teman saya tadi semuanya mungkin kita sudah tahu," ungkap salah satu perwakilan nelayan.

Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman menuturkan ada salah satu kondisi terjadi di Teluk Kelabat Dalam yaitu penambangan secara ilegal di lokasi yang tidak memiliki izin karena masuk zona budidaya, pariwisata, dan tangkap nelayan pada RZWP3K.

"Termasuk IUP milik PT Timah kita timpakan jadi budidaya, harapannya setelah masa habis itu tidak diperpanjang itu 2025, harapan nanti 2025 ketika RZ ini ditetapkan jadi budidaya itu tidak diperpanjang," kata Erzaldi Rosman.

Masalahnya untuk IUP yang masih belum kedaluarsa, dijelaskan Erzaldi jika PT Timah Tbk  ingin melakukan penambangan selama ada izin Amdalnya dipersilahkan dan dilakukan dengan benar tanpa merusak sedimentasi.

"Dan sekarangpun kewenangan pertambangan itu sudah beralih ke pemerintah pusat tapi bukan berarti pemerintah provinsi dan kabupaten itu lepas tangan, tidak. Kami tetap mengakomodir apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat kepada kami selama itu berdampak ke sosial masyarakat ya kita harus sama-sama" jelas Erzaldi Rosman.

Untuk yang ilegal gubernur menegaskan pihak Polri/TNI sudah sering melakukan operasi gabungan di Teluk Kelabat Dalam maka diminta kepada masyarakat jangan hanya sekedar melapor tapi diminta actionnya mendukung petugas dalam menghentikannya.(rul/wb) 






MEDSOS WOWBABEL