Amri: Tangkap Penadah Pasir Timah Tambang Teluk Kelabat

Chairul Aprizal    •    Senin, 02 Agustus 2021 | 21:42 WIB
Lokal
Rapat Kordinasi konflik penambangan liar dan nelayan di Teluk Kelabat Dalam yang berlangsung di BUMDes Seafood Desa Bakit Kecamatan Parittiga, Senin (2/8/2021).(ist)
Rapat Kordinasi konflik penambangan liar dan nelayan di Teluk Kelabat Dalam yang berlangsung di BUMDes Seafood Desa Bakit Kecamatan Parittiga, Senin (2/8/2021).(ist)

PARITTIGA,www.wowbabel.com --Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Amri Cahyadi menegaskan tidak ada ruang untuk pertambangan di Teluk Kelabat Dalam maupun Teluk Kelabat Luar berdasarkan Perda RZWP3K, Senin (02/08/2021).

Dalam Rakor bersama Gubernur Bangka Belitung, Bupati Bangka Barat, Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Bangka Barat, Amri menuturkan ruang laut yang ada di Teluk Kelabat Dalam adalah budidaya tangkap, perikanan tangkap, dan pelabuhan serta pariwisata.

"Jadi pembagian ruang laut di Teluk Kelabat tidak ada zona tambang, clear. Apa aksesnya dampak dari ini pada saat pihak pemilik IUP ingin memperpanjang IUP maka tidak diperbolehkan," ujar Politisi PPP ini.

Tetapi untuk IUP yang sudah ada sesuai aturan tidak bisa dihapus oleh RZWP3K namun peruntukan ruang laut diatur pada saat akan diperpanjang.

"Di ketentuan RZWP3K sesuai aturan perundang-undangan dimasukkan bagi pemilik IUP yang sudah operasi produksi bisa melaksanakan kegiatan. Nah sepengetahuan timah belum operasi produksi yang ada kita lihat petanya tadi, saya panggil Pak Amir juga ada 1 rupanya IUP pemda lama yang sudah operasi produksi," ungkapnya.

"Ini keluar SPK ini perlu diclearka, kalau mengacu hal itu, ini SPKnya dari PT Lautan Sarana Mandiri (LSM) mereka letaknya ini ada petanya kalau SPK itu dikeluarkan oleh Lautan Sarana Mandiri yang punya IUP ini maka SPK itu sah," terang Amri.

Namun meskipun sah, Amri menyebutkan kegiatan itu belum tentu benar karena harus disesuaikan dengan asas lingkungan seperti K3 seperti apa.

"Untuk kegiatan pertambangan yang dikeluarkan oleh IUP PT Lautan Sarana Mandiri maka yang berhak melakukan penindakan adalah pengawas pertambangan, sekarang urusan pertambangan sudah diambil oleh pusat maka wajiblah Dirjen Kementerian ESDM untuk berkoordinasi," tuturnya.

Agar kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT LSM itu berada di titik yang tepat dan alat yang digunakan untuk menambang sudah masuk kategori layak atau tidak.

"Kemudian saya mendapat informasi ini terdetek di luar itu, maka di luar ini Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Gubernur pastinya ilegal dan ada dapat informasi PT Timah tidak mengeluarkan SPK sama sekali," ucap Amri.

Amri menyebutkan kejadian seperti ini perlu dilakukan penindakan tegas, meminta gubernur memantau PT LSM beraktivitas pada titiknya atau tidak serta di luar dari itu maka harus ditertibkan.

"Tidak bisa lagi Pak Gubernur menyosialisasikan kepada mereka ini tempatnya pak, tidak. Kemudian pak Gubernur ini persoalan sudah berlarut-larut kasihan juga nelayan, RZWP3K kita sudah kita keluarkan, ini kita harapkan tidak ada lagi pertambangan," tukasnya.

Amri mengusulkan kepada gubernur agar melakukan penindakan yang lebih terarah dan fokus, sehingga penambang liar tidak lagi kucing-kucingan dalam penertiban yang ujung-ujungnya balik lagi beraktifitas lagi.

"Kita ubah polanya, Pak Kapolda saya usulkan ini hasil RDP sama DPRD kami berharap kita cari penadahnya penampung timah ilegal yang berada di daerah sini itu ditangkap dulu," cetusnya.

Amri berpikir jika penadah atau penampungnya ditangkap dulu maka tidak ada lagi yang mau menjual dan membeli timah hasil penambangan liar.(rul/wb) 



MEDSOS WOWBABEL