Politik Identitas dalam Harmoni Sosial

Jurnalis_Warga    •    Kamis, 29 Juli 2021 | 17:12 WIB
Opini
Ilustrasi.(net)
Ilustrasi.(net)


Oleh: Ranto (Dosen Ilmu Politik UBB dan Peneliti di Yayasan Kapong Sebubong Indonesia)


Pagi ini, di beranda salah satu akun media sosial saya,beredar video dokumenter yang mengisahkan bagaimana politik identitas kembali muncul di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun belakangan. Sebuah film yang dibuat oleh The Center for Religious and Cross-culturalStudies (CSCR) Universitas Gadjah Mada dengan tema Unfinished Indonesia telahmenyedot perhatian saya.Latar belakangnya dimulai dengan aksi massa peristiwa 212. Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dalam aksi 212 menjadi target dalam aksi protes yang terjadi. Tapi saya tidak bermaksud untuk memberikan review berbagai adegan dalam film tersebut.

Menyimak cerita tadi, ingatan saya langsung bergejolak pada agenda politik Pilkada Bangka Barat tahun 2020 yang lalu. Nah, tulisan singkat ini tidak mengulas peristiwa politik yang ada di jantung Ibu Kota Indonesia. Kali ini saya hanya ingin menuturkan serpihan potret politik identitas dari daerah pinggiran paling barat Pulau Bangka. 

Mengapa wilayah pesisir Pulau Bangka perlu saya kisahkan? Paling tidak ada tiga alasan. Pertama, politik identitas juga bekerja dalam berbagai momen politik yang dilaksanakan di wilayah Bangka Belitung. Tentu saja dengan beragam variannya. 

Kedua, bekerjanya politik identitas di Bumi Serumpun Sebalai tidak terlalu ekstrim seperti daerah lainnya. Bisa dikatakan, politik identitas berkerja dalam pelukan dan senyuman. Bagian inilah yang menarik untuk saya sampaikan kepada khalayak semua. 

Ketiga, bagian penting yang perlu saya utarakan terkait dengan catatan politik saya di Pilkada Bangka Barat 2020 yang lalu. Bangka Barat cukup istimewa. Karena di Pilkada 2020 muncul kandidat berlatar belakang etnis Tionghoa, yakni Markus.



MEDSOS WOWBABEL