Moralitas Dalam Demokrasi: Batas Wajar Kritik Satire Mahasiswa Kepada Pejabat Publik

Jurnalis_Warga    •    Kamis, 29 Juli 2021 | 17:41 WIB
Opini
Ilustrasi.(ist)
Ilustrasi.(ist)


Oleh: Andri Yanto (Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung)


Perkembangan politik dan ketatanegaraan dewasa ini semakin kompleks dengan ekskalasi prolematika bangsa sebagai arus ikutan pagebluk COVID-19 yang tak kunjung menemui titik reda. Resesi ekonomi, peningkatan gelombang PHK, korupsi dana bantuan sosial hingga pembangunan nasional yang lesu memperpanjang daftar tanda tanya publik yang mempertanyakan komitmen pemerintah, terutama para pejabat publik dan pemangku kepentingan.

Protes golongan mahasiswa terhadap kinerja pejabat publik tak pelak menjadi sorotan akhir-akhir ini. Gebrakan BEM UI dengan kritikan bernuansa satire pada Presiden RI Joko Widodo melalui media sosial menimbulkan kontroversi dan debat berkepanjangan.

Pasalnya, terlepas dari substansi kritik yang urgentif, metode penyampaian secara terbuka melalui media sosial resmi bermuatan satire dengan pemberian gelar yang kurang mengenakan ini dinilai bersebrangan dengan nilai dasar demokrasi, yakni kebebasan yang bertanggung jawab dan bermoral. Gerakan-gerakan ikutan juga diikuti oleh beberapa civitas akademika baik kelembagaan maupun kelompok, kritik mahasiswa ini juga mengarah pada pejabat-pejabat lainya dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. 

Di Bangka Belitung, BEM Universitas Bangka Belitung turut ambil bagian dengan mengkritik Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman. Pola yang digunakan dalam kritik oleh BEM UBB pada 18 Juli lalu persis seperti gerakan-gerakan sebelumnya. Yakni pemberian gelar “Si Raje Ngilang” yang disertai bukti kajian berupa alasan mengapa gelar tersebut layak disematkan. Dalam media sosialnya di Instagram, BEM UBB menilai bahwa Gubernur tidak menunjukan komitmen yang terbuka terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat, diantaranya permintaan diskusi terbuka terkait permasalahan buruh oleh mahasiswa, unjuk rasa nelayan peduli lingkungan pada 12 Juli, hingga kala terjadi bentrok antara nelayan dan penambang  yang menyebabkan 2 orang terluka pada Mei lalu. Dalam beberapa kejadian dan permohonan diskusi tersebut, gubernur dinilai tidak menunjukan respon atau “Ngilang”.

Secara substantif, apa yang diutaran oleh mahasiswa memang benar adanya. Dalam beberapa kesempatan penting terkait unjuk rasa dan permohonan diskusi terbuka, gubernur kerap kali absen dari lapangan. Namun, cukupkah hal tersebut menjadi dasar elaborasi untuk melakukan kritik terbuka di media sosial dengan pemberian gelar yang menimbulkan pro dan kontra tersebut?



MEDSOS WOWBABEL