Kebijakan Pembatasan HAM Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 yang Sesuai Dengan Konstitusi Indonesia

Jurnalis_Warga    •    Rabu, 09 Juni 2021 | 11:42 WIB
Opini
Amsal Simanjuntak (CPNS Kanwil Kemenkumham Babel – Formasi Pemeriksa Keimigrasian).(ist)
Amsal Simanjuntak (CPNS Kanwil Kemenkumham Babel – Formasi Pemeriksa Keimigrasian).(ist)

Oleh: Amsal Simanjuntak (CPNS Kanwil Kemenkumham Babel – Formasi Pemeriksa Keimigrasian)


Pada awal tahun 2020, organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) menyatakan wabah penyakit akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi global. Dalam perkembangannya wabah penyakit Covid-19 pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena dampak virus Covid-19 harus membuat kebijakan yang bukan hanya untuk mencegah dan memulihkan orang yang terinfeksi Covid-19, tetapi juga harus membuat kebijakan untuk mengatasi dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat. 

Salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19 adalah dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. 

Kebijakan PSBB mempunyai kompleksitas isu HAM yang menarik karena berimplikasi kepada pembatasan hak. Ada yang mengatakan kalau pelarangan mudik itu bertentangan dengan HAM karena melanggar Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Disinilah pentingnya tulisan ini mengungkap bahwa pembatasan hak dalam keadaan darurat bukanlah pelanggaran HAM. Dalam diskursus HAM, dikenal istilah derogable rights yang berarti dalam kondisi tertentu hak dapat dibatasi pemenuhannya dan non-derogable rights yang berarti hak tidak dapat dibatasi pemenuhannya dalam kondisi apapun.

Konstitusi sebagai Pelindung HAM

Konstitusi adalah aturan tertinggi dalam suatu negara, dimana di dalamnya terdapat prinsip dasar penyelenggaraan negara serta jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan HAM dalam penyelenggaraan negara. Konsep jaminan perlindungan terhadap HAM di dalam konstitusi bermakna bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara pun dilarang melakukan pelanggaran HAM dan justru tugas utama perlindungan HAM menjadi tanggungjawab negara.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dasar perlindungan HAM di Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) alinea ke-IV, Bab XA UUD NRI 1945 dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 26 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah. Demikian pula ditegaskan pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dalam hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

Komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui UUD NRI Tahun 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Namun perlu diketahui bahwa HAM yang diatur dalam konstitusi dapat dilakukan limitasi sepanjang diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa HAM dapat dibatasi, namun pembatasan tersebut tidak boleh diskriminatif, menghambat atau bahkan menghilangkan secara sah kedudukan seseorang di hadapan hukum. Hak yang dapat dibatasi pemenuhannya adalah hak yang dikategorikan dalam derogable rights, dan tidak dibenarkan menerapkan pembatasan terhadap hak yang dikategorikan dalam non-derogable rights.



MEDSOS WOWBABEL