Polisi Virtual: Menertibkan atau Melimitasi Kebebasan Berpendapat

Jurnalis_Warga    •    Kamis, 03 Juni 2021 | 05:39 WIB
Opini
Ricky Kuswanto (Mahasiswa Universitas Bangka Belitung). (ist)
Ricky Kuswanto (Mahasiswa Universitas Bangka Belitung). (ist)

Oleh: Ricky Kuswanto (Mahasiswa Fisip UBB) 

Resmi beroperasi sejak 24 Februari 2021, polisi virtual yang digagas oleh Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo digadang-gadang menjadi terobosan baru untuk meminimalisir tindak pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Kemunculannya berasal dari perintah Presiden Joko Widodo melalui cuitan di akun media sosial Twitter-nya yang meminta pihak kepolisian lebih selektif dalam penggunaan pasal-pasal karet UU ITE.

Jika merujuk pada data yang dibuka SAFEnet, UU ITE sudah banyak memakan korban. Terhitung sejak 2008 sampai April 2020, UU ITE telah menjaring 323 kasus, yang mana pasal 26 ayat 3, pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, pasal 29, pasal 36, pasal 40 ayat 2a dan ayat 2b, dan pasal 45 ayat 3 dikatakan sebagai pasal karet, serta acap kali disalahgunakan. 

Melihat hal itu, Presiden Jokowi merespon dengan menekankan perlunya perhatian lebih dalam penggunaan pasal karet-karet UU ITE. Kendati dapat dianggap sebagai reaksi yang terlambat mengenai hal itu, setidaknya muncul secercah harapan kembali bebas berekspresi dan berpendapat tanpa takut terhadap pasal-pasal karet UU ITE.

Menelisik terobosan di atas, apakah gagasan Kapolri mengenai Polisi Virtual terlihat efektif, jika di lain sisi banyak masyarakat mengharapkan bebas intervensi terhadap ruang publik, yang mana sekaligus mengaminkan dinamika ruang digital tetap mengalir tanpa kontrol berlebihan?



MEDSOS WOWBABEL