Walhi dan GMNI Babel Desak Pemerintah Tertibkan Tambang Liar di Teluk Kelabat Dalam

Hafiz Wow    •    Rabu, 05 Mei 2021 | 23:38 WIB
Nasional
Demo nelayan di Teluk Kelabat Dalam yang menolak tambang liar.(dok)
Demo nelayan di Teluk Kelabat Dalam yang menolak tambang liar.(dok)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kepulauan Bangka Belitung, yang tergabung dalam Solidaritas Selamatkan Teluk Kelabat Dalam meminta pemerintah melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap potensi ancaman dari aktivitas tambang liar di Perairan Teluk Kelabat Dalam, Rabu (5/5/2021).

Dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Walhi Bangka Belitung, Direktur Eksekutif Walhi Babel, Jessix Amundian mencatat setidaknya ada 12 konflik sosial yang terjadi akibat aktivitas pertambangan. Aktivitas pertambangan turut berkontribusi terhadap terganggunya lansekap ekosistem esensial seperti terumbu karang, mangrove, daerah aliran sungai, dan hutan. 

Jessix, mengutip dari sebuah media nasional yang dirilis tanggal 1 April 2008 menyebutkan dari luas 120 ribu hektar mangrove di Babel, 50 ribu hektar mengalami kerusakan. Selain itu, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menyebutkan dari pemetaan indikatif mangrove nasional dan mendapatkan data, ada 80.761 hektar ekosistem mangrove di Bangka Belitung rusak.

"Di wilayah pesisir laut, kerusakan terumbu karang, padang lamun dan mangrove cukup memprihatinkan," kata Jessix, Rabu (5/5/2021).

Jessix menyebutkan, Laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019, mengungkapkan dari luas 12.474,54 hektar terumbu karang yang hidup, luas karang yang mati sekitar 5.270,31 hektar. Masih dalam dokumen tersebut, keberadaan padang lamun pun sudah terganggu dengan status buruk.

Ia menambahkan, sebelas sungai mengalami pencemaran dan tidak memenuhi baku mutu badan air kelas II dengan kategori tercemar ringan dan berat. 

"Begitupun dengan keberadaan daerah aliran sungai yang bermuara langsung ke Teluk Kelabat Dalam," ujarnya.

Selanjutnya, nelayan kecil tradisional di Teluk Kelabat Dalam masih memegang kuat nilai-nilai kearifan leluhur yang berkelanjutan dimasa lampau dalam memperlakukan dan mengelola ekosistem pesisir-laut.

"Tentunya, nilai dan cara arif tersebut akan bertentangan dengan prilaku dan kegiatan yang merusak lansekap ekologis yang telah mereka jaga secara turun temurun," katanya.

"Selama ini, kearifan nilai-nilai budaya dari masyarakat dalam memperlakukan dan mengelola perairan pesisir-laut tidak dijadikan sumber ilmu pengetahuan bagi pemangku kebijakan. Keadaan inilah yang kemudian melahirkan konflik yang tentunya akan kerap terjadi dimasa mendatang," ungkap Jessix.

Jessix meminta pemangku kebijakan harus benar-benar memperhatikan hal tersebut dan memberikan tempat serta pengakuan terhadap nilai-nilai kearifan yang berkelanjutan dengan tidak membelakangi ilmu pengetahuan.  

Sementara itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Babel, Ahmad Subhan Hafiz mengungkapkan keberagaman ekosistem di Teluk Kelabat Dalam tersebut memiliki peranan penting sebagai sumber daya perairan unggulan Bangka Belitung.

Hafiz mengatakan, ekosistem Teluk Kelabat Dalam memiliki keanekaragaman hayati flora dan fauna, seperti padang lamun, hutan mangrove, kepiting bakau, siput gonggong, udang kipas, dan berbagai jenis kerang.

"Penambangan timah tidak berizin terus dilakukan di sepanjang DAS Layang dan DAS Antan yang bermuara di Teluk Kelabat Dalam. Tidak terkendalinya aktivitas penambangan ilegal di pesisir dan perairan tersebut mengancam habitat flora dan fauna endemik," terangnya.

Hafiz menjelaskan, nelayan tradisional hanya memiliki perahu dengan kapasitas mesin dibawah 5 GT yang memiliki daerah tangkap tidak jauh dari pesisir perairan Teluk Kelabat Dalam. Jika penambangan illegal terus dibiarkan, kedepan nelayan terancam kehilangan ruang hidup dan sumber-sumber penghidupan. 

"Dalam hal ini, pemerintah harus segera mengakui keberadaan nelayan Teluk Kelabat Dalam melalui tindakan nyata dengan memberikan pelayanan peningkatan kapasitas, perlindungan hukum, sarana produksi dan kedaulatan untuk melestarikan lingkungan di perairan tersebut," tegas Hafiz.

Ia menambahkan, menjadi sebuah keniscayaan konflik sosial terjadi, pembiaran terhadap penambangan liar yang mengancam hasil tangkapan ikan dan ekosistem laut, juga pengusaha tambang telah melanggar peraturan yang telah dibuat oleh negara.

"Karena berdasarkan pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pelaku yang menambang secara ilegal dapat terkena sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak seratus miliar rupiah," tukasnya.(fiz/wb) 



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL