Bertemu Gubernur dan PT Timah Tbk, Perwakilan Nelayan Keluhkan Aktivitas KIP dan PIP

Firman    •    Kamis, 15 April 2021 | 22:39 WIB
Lokal
Masyarakat nelayan  dengan difasilitasi  Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman bertemu dengan pihak manajemen PT Timah.(fn/wb)
Masyarakat nelayan dengan difasilitasi Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman bertemu dengan pihak manajemen PT Timah.(fn/wb)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com  -- Sejumlah perwakilan nelayan dari tiga Kabupaten, yakni Matras dan Pesaren Kabupaten Bangka, Belo Laut Kabupaten Bangka Barat dan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, melakukan audiensi dengan Gubernur Bangka Belitung,  Erzaldi Rosman dan Direksi PT Timah Tbk di Gedung serbaguna PT Timah Tbk, Kamis (15/4/2021) sore.

Dalam audiensi puluhan perwakilan nelayan tersebut sebagai tindak lanjut aksi demo ribuan nelayan pesisir, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten Bangka Barat, di depan Kantor PT Timah Tbk, Senin (6/4/2021) lalu.

Satu-persatu perwakilan nelayan bergantian, menyampaikan aspirasi dan kekesalan mereka terhadap aktivitas dan keberadaan Kapal Isap Produksi (KIP) dan Ponton Isap Produksi (PIP) mitra perusahaan BUMN tersebut di wilayah tangkap ikan nelayan.

Selain itu para nelayan ini tetap bersikukuh dan meminta aktivitas penambangan di perairan tangkap para nelayan dapat segera dihentikan, mengingat hak nelayan yang ada di perairan tangkap ikan yang ditambang.

Erzaldi mengatakan pertemuan hari ini dengan sejumlah perwakilan nelayan sebagai tindak lanjut aksi para pendemo tanggal 5 Maret lalu.

"Jadi hari ini kita mencoba memfasilitasi dan mempertemukan para nelayan dengan pihak PT Timah, guna mendengar aspirasi dan tuntutan nelayan waktu menggelar aksi pada Senin lalu," kata Erzaldi usai bertemu dengan sejumlah perwakilan nelayan.

Erzaldi menyebutkan, dalam pertemuan tadi ada berapa hal yang dibahas dan disampaikan sejumlah perwakilan nelayan, terkait pertambangan di perairan tangkap ikan.

"Kita memahami perasaan nelayan yang merasa ada dirugikan dalam hal ini, namun harus dipahami juga PT Timah merupakan perusahaan negara yang kewenangan untuk melakukan aktivitas penambangan timah," ungkapnya.

"Makanya kita cari jalan tengahnya bukan berarti memaksa PT Timah tidak melakukan kegiatan, tidak bisa, karena amanat undang-undang, dan kita semua forkopimda perwakilan pemerintah pusat berusaha mengamankan ini, dan saya tidak mau juga masyarakat dirugikan sehingga dicarikan solusinya," sambung Erzaldi.

Erzaldi juga berharap lewat fasilitasi ini juga, akan ada jalan keluar yang baik dan pihaknya minta ke PT Timah untuk diselesaikan. 

"Ada juga harapan-harapan dari nelayan kepada PT Timah agar kedepan sudah bisa melakukan penambangan dengan teknologi yang ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakannya bisa dikurangi," harapnya.

Ditambahkannya, bagaimana pun juga keberadaan PT Timah ini sangat menunjang perekonomian masyarakat Bangka Belitung.

"Akan tetapi kita berkeinginan juga bahwa pelaku penambangan ini khususnya PT Timah bisa lebih profesional, lebih baik dan hasilnya pun lebih bagus, dan kita doakan saja semoga PT Timah terus maju dan dapat memberikan keuntungan yang bagi Babel," tukas Erzaldi.(fn/wb)




TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL