Titik Abstrak Antara Manusia dan Hukum

Jurnalis_Warga    •    Senin, 08 Maret 2021 | 12:03 WIB
Opini
Ilustrasi.(net)
Ilustrasi.(net)

Oleh: Janea Arinta (Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung)


“Aneh: hukum negara bertabrakan dengan hak dasar kemanusiaan, dan keduanya telah tiba pada kondisi purik (saling membenci) yang susah disembuhkan. Tetapi,jalan terang tetap terlihat, setidak-tidaknya di cakrawala pandangan setiap orang yang tak mengenal putus asa.” Emha Ainun Nadjib-1953.

Indonesia sudah terlalu tua untuk bermain-main dengan hukum. Hukum bukan tempat mengelabu, memburu, ataupun menipu, tetapi hukum adalah roda penentu. Hampir 76 tahun mengaku pada dunia bahwa kita bebas dari penjajahan, bukan hanya sekedar memaknai sebuah perjuangan. 

Namun kita punya kerangka yang telah kita bangun dengan jerih bangsawan. Kita punya jiwa yang senantiasa bertuan pada lima sila. Sekarang, masih ingin bermain-main dengan hukum? Menindas rakyat dengan erat, melambungkan yang tinggi menjadi semakin tinggi. Indonesia,mari kita membuka mata sejenak.

Jikalau dulu kita selalu mengeluh atas hukum yang sangat kejam, maka sekarang hukumlah yang mengeluh atas kejamnya manusia. Setiap hari selalu ada hukum yang disalahgunakan. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Para petinggi berlomba-lomba mencapai kekuasaan, sedangkan pemilik kekuasaan yangsebenarnya malah antah-berantah. Mulai dari rakyat yang kelaparan, hingga tuntutan aneh di pengadilan. 

Bagaimana hal ini bisa terjadi selama puluhan tahun di Indonesia? Tentunya hal ini tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadi tolak ukur, acuan, pedoman, serta landasan dalam penyelenggaraan hukum di tengah masyarakat. Singkatnya, selama berdirinya negara kita belum ada dasar hukum yang benar-benar murni berasal dari pemikiran rakyat Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan Indonesia saat ini adalah peninggalan dari kolonial Belanda. 

Faktanya, pemerintah terus berupaya untuk melakukan pembaharuan hukum yang bersifat komprehensif, sebagaimana diusahakan oleh para ahli hukum sejak 1960-an. Namun dalam perkembangannya, mewujudkan kodifikasi hukum pidana nasional tidak semudah membalikkan telapak tangan, sehingga mau tidak mau kita tetap menggunakan KUHP yang diwarisi oleh tuan lama. Lalu, bagaimana dampaknya dengan kedudukan hukum di Indonesia saat ini?



MEDSOS WOWBABEL