Tak Mau Divaksin, Nakes dan Non Nakes Bakal Terima Sanksi

Dwi H Putra    •    Rabu, 03 Februari 2021 | 22:23 WIB
Lokal
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangka, dr Tjen Suyanti.(dwi/wb)
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangka, dr Tjen Suyanti.(dwi/wb)

SUNGAILIAT, www.wowbabel.com -- Tenaga kesehatan (Nakes) dan non nakes merupakan petugas yang mendukung program pemerintah, salah satunya dalam hal menangani Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), maka dari itu nakes dan non nakes wajib menerima vaksin Covid-19. 

Maka dari itu, apabila nakes dan non nakes di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang tidak mau paksin, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) nakes terancam tidak dibayar. 

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangka, dr Tjen Suyanti, mengatakan sementara itu bagi tenaga kontrak di bidang kesehatan yang tidak mau paksin, terancam tidak diperpanjang kontrak, jika hal serupa dilakukan. 

"Wajib vaksin yang dilakukan Dinkes Bangka untuk saat ini hanya diberlakukan kepada seluruh pegawai dan tenaga kontrak (tenaga kesehatan) yang ada di lingkungan Pemkab Bangka. Alasannya, tenaga Kesehatan itu pelayanan langsung, sehingga harus mendukung program pemerintah," kata dr Then Suyanti di Sungailiat, Rabu (3/2/2021). 

"Kebijakan kami seluruh nakes harus mengikuti program pemerintah. Jadi, kalau kesehatan sendiri tidak memberi contoh, bagaimana memberi contoh ke masyarakat luas,"  tegasnya. 

Terkait soal kebijakan vaksin yang diterapkan Dinkes Bangka, apakah akan diberlakukan kepada aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kontrak yang ada di organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

"Kalau untuk kebijakan itu, kami menunggu arahan dari bupati," jelas dr Then. 

dr Then menjelaskan vaksin yang diberlakukan kepada nakes lingkungan Pemkab Bangka terus berjalan, bertujuan agar pelayanan kesehatan yang diberikan tenaga kesehatan daerah ini kepada masyarakat bisa berjalan optimal.

Disamping itu ada sebagian nakes yang batal dilakukan vaksin lantaran mempunyai riwayat penyakit jantung yang tidak terkontrol, alergi obat, menyusui serta hamil.

“Namun untuk persentase yang tidak bisa paksin belum bisa dinilai karena belum selesai semua," paparnya.

Ditambahkan dr Then untuk vaksin yang diberlakukan kepada seluruh nakes yang ada di daerah ini dapat direalisasikan semuanya mengingat saat ini ada sekitar 1.000 orang tenaga kesehatan yang dilakukan penundaan untuk paksin.

"Ada yang tertunda dan rata-rata yang tertunda ini adalah hipertensi memiliki riwayat DM yang tidak terkontrol. Jadi sekitar 1.000 nakes yang masih berpengorbitnya termasuk yang menyusui dan hamil," pungkasnya. (dwi/wb)




TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL