Sebelum Diolah, Mineral Ikutan Tak Boleh Keluar Bangka Belitung

Firman    •    Senin, 01 Februari 2021 | 19:57 WIB
Lokal
Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi  Rosman.(ist)
Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman.(ist)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com -- Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman menegaskan, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk sampingan Timah hingga kini tetap berlaku.

Padahal kewenangan pertambangan mineral sudah diambil alih oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sesuai dengan isi Perda yang ditetapkan DPRD Provinsi Bangka Belitung pada Januari 2019, efektif pemberlakuannya Januari 2021. Setahun setelah Perda ditetapkan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur kewenangan izin pertambangan semua jenis mineral ada di pemerintah pusat, tidak lagi menjadi kewenangan daerah. 

“Perda ini (Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Sampingan Timah--red) diantaranya tentang zirkon yang kemarin telah ditetapkan hingga saat ini masih jalan, dan berlaku, saat ini kan tidak boleh lagi kirim yang belum diolah, sudah harus di atas 65,5  baru boleh kirim,” tegas Erzaldi Rosman saat ditemui di Gedung DPRD Provinsi Bangka Belitung, Senin (1/2/2021).

Erzaldi menambahkan sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2019 itu untuk setiap mineral ikutan yang sudah diolah terlebih dahulu dengan kadar di atas 65,5 persen bisa dikirim ke luar. 

“Pokoknya selama yang mengirim dan kalau kadarnya 65.5 boleh, itu mineral yang sudah diproses atau diolah terlebih dahulu, yang tidak boleh itu, zircon yang belum diproses pemurnian masih dicampur disitu ada monazit, elmenit, zircon dan lain sebagainya,” tukas Erzaldi.

Mengenai kewenagan pertambangan mineral yang diambil alih pusat, termasuk tentang mineral ikutan timah bagi Erzaldi harus memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan memperhatikan aspek lingkungan akibat penambangan.

“Saya belum melihat seperti itu, tetapi siapa pun yang mengambil kewenangan mengenai pertambangan tolong perhatikan masyarakat dan lingkungan,” tukasnya.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bangka Belitung sebagai turunan dari Perda Nomor 1 tahun 2019 disebutkan yang termasuk mineral ikutan dan produk sampingan timah adalah Zirkon, Silika/Pasir (ZrSiO4), (ZrO2+HfO2), Ileminit/FeTiO3, Rutil/TiO2, Zirkon/Zirkonium, Monasit/ (Ce, La, Nd, Th) PO4, Sinotim/YPO4, dan pasir kuarsa/SiO2.

Bagi perusahaan yang mengolah mineral ikutan, khususnya zirkon harus memiliki berbagai izin sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya asal usul zirkon harus sesuai IUP ataupun perusahaan yang memiliki izin kerja sama dengan pemilik IUP dan dinilai oleh surveyor yang ditunjuk oleh Sucofindo.

Pengiriman zirkon oleh pemegang izin resmi ke luar Babel hanya masih bisa dilakukan paling lama dua tahun sejak Perda Nomor 1 tahun 2019 diberlakukan. Lewat dari itu, zirkon tak boleh lagi dikirim ke luar Babel.(fn/wb)




TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL