LBH KUBI Nilai Sidang Online Warga Kenanga Langgar Aturan

Hafiz Wow    •    Sabtu, 30 Januari 2021 | 19:40 WIB
Lokal
Direktur LBH KUBI, Aprizal Palewa Putra.(ist)
Direktur LBH KUBI, Aprizal Palewa Putra.(ist)

PANGKAPINANG, www.wowbabel.com -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Untuk Bangsa Indonesia (KUBI) menyayangkan tindakan Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat yang menggelar sidang acara pemeriksaan saksi-saksi perkara pidana keenam warga Kelurahan Kenanga secara online, Sabtu (30/1/2021).

Direktur LBH KUBI, Aprizal Palewa Putra mengatakan seyogyanya perkara pidana tidak diperbolehkan melakukan secara online, sebab melanggar aturan dalam tata cara persidangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta apabila sidang ini tetap dilaksanakan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusi.

Lebih Lanjut, ia menyebutkan proses persidangan perkara pidana diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia dilakukan melalui tatap muka hakim, jaksa, terdakwa dan penasehat hukum di dalam ruang sidang pengadilan. Sehingga persidangan secara online yang digelar pada Selasa, (26/1/2021) yang lalu, dinilai tidak memadai dan memenuhi syarat.

"Jadi kehadiran secara fisik terdakwa dan saksi di ruang sidang pengadilan itu termaktub dalam pasal 185 ayat (1) secara tegas menyebutkan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, sedangkan pada pasal 189 ayat (1) KUHAP menyebutkan keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri," ungkap Rizal kepada Wow Babel, Sabtu (30/1/2021).

Menurut Rizal jika dikaji pasal 185 ayat (1) dan pasal 189 ayat (1) secara komperensif  setiap keterangan saksi maupun terdakwa harus dinyatakan di depan persidangan. Selanjutnya jika disandingkan dengan sidang acara pemeriksaan saksi warga kenanga yang dilakukan secara online ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat sebab bertentangan dengan KUHAP.

"Memang KUHAP memberikan pengecualian dalam pasal 162 ayat (1) yang membolehkan penyampaian keterangan saksi tanpa harus dilakukan di hadapan persidangan tapi tafsiran ini berbeda dengan sidang online warga kenanga," terangnya.



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL