DL Diganti Kegiatan Daring, KPU Bangka Barat Sisakan Anggaran Rp 3 M

Chairul Aprizal    •    Selasa, 26 Januari 2021 | 22:45 WIB
Pilkada
Ketua KPU Bangka Barat, Pardi.(dok)
Ketua KPU Bangka Barat, Pardi.(dok)

MUNTOK,www.wowbabel.com -- Tahapan Pilkada Bangka Barat 2020 telah berakhir, namun pihak KPU Bangka Barat masih menyisakan anggaran yang tidak terserap Rp 3 miliar.

Ketua KPU Bangka Barat Pardi, saat ditanyai pada acara jumpa pers, Selasa (26/01/2021), mengakui dana Rp 3 miliar tersebut tidak terserap lantaran sebagian besar perjalanan dinas luar (DL) daerah tidak terlaksana selama pandemi Covid-19.

"Sesuai dengan NPHD Kabupaten Bangka Barat itu menerima anggaran hibah untuk Pilkada itu sejumlah Rp 15,9 miliar,  dimana Rp 280 an juta dicairkan di tahun 2019, sisanya Rp 15,7 miliar dicairkan di tahun 2020," jelas Pardi.

Pardi menuturkan anggaran tersebut bersisa Rp 3 miliar per Desember 2020 dan memang tahapan masih bersisa sampai dengan Bulan Januari 2021, namun tidak banyak lagi yang dibelanjakan.

"Jadi bagian-bagian inilah, bagian yang kecil ini kegiatannya dan tidak ada lagi kegiatan yang mengeluarkan biaya besar," imbuh Pardi.

Diakui Pardi cukup banyak Silpa tersebut yang dihemat dari total Rp 15,9 miliar sehingga bersisa sebesar sekitar Rp 3 miliar.

"Penghematan ini antara lain karena bukan karena perencanaan yang salah atau banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan, tapi karena memang kondisi pandemi ini yang tidak memungkinkan. Anggaran itu yang paling banyak perjalanan dinas itu yang tidak terserap," ungkapnya.

Ditambahkan Pardi anggaran untuk perjalanan dinas atau dinas luar (DL) diperkirakan hanya 60-70% saja, sisanya tidak terserap karena DL ke luar daerah seperti bimtek, dan sebagainya digantikan dengan via daring semua.

"Yang kedua adalah model pengadaan logistik KPU sekarang semakin baik, jarang yang ada sifatnya langsung, rata-rata menggunakan e-katalog jadi bahan sekecil apapun itu dia e-katalog, surat suara itu semua e-katalog," terang Pardi.

Pardi juga mengatakan logistik surat suara saja bisa menghemat anggaran sebesar 80 persen jika dibandingkan dengan rasionalisasi KPU Bangka Barat.

"Kita mengganggarkan Rp 1.500  per lembar karena asumsi kita di 2015, ternyata hanya 150 perak itu nyetaknya di Semarang. Jadi terhematnya hampir 90 persen kita hanya bayar 150 perak, banyak itu yang hemat semua logistik itu hemat," kata Pardi.

Ditambahkan Pardi, model e-katalog lebih hemat anggaran ketimbang harga dulu, kemudian anggaran cadangan untuk perselisihan Pemilihan Umum yang dianggarkan tidak terserap karena tidak ada gugatan sehingga cukup menambah anggaran yang tidak terserap.(rul/wb) 



MEDSOS WOWBABEL