SDKP Bangka Musnahkan 21 Alat Tangkap Ikan Ilegal

Herdian wow    •    Kamis, 21 Januari 2021 | 19:35 WIB
Lokal
Caption:  SDKP Bangka musnahkan alat tangkap nelayan ilegal di Kantor SDKP Bangka, Kamis (21/1/2021). (IST)
Caption: SDKP Bangka musnahkan alat tangkap nelayan ilegal di Kantor SDKP Bangka, Kamis (21/1/2021). (IST)

KOBA, www.wowbabel.com - Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP) Bangka memusnahkan sebanyak 21 alat tangkap ikan ilegal yang kedapatan digunakan oleh para nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun di luar Provinsi Babel, di Halaman Kantor Satwas SDKP Bangka, Senin (18/1/2021) lalu. 

Menurut koordinator Satwas SDKP Bangka, Misdi mengatakan, pemusnahan alat tangkap hasil dari pengawasan sumberdaya perikanan.  

"Didampingi instansi terkait lainnya, kami musnahkan 21 alat tangkap ikan yang terdiri dari 20 set alat tangkap trawl dan satu alat tangkap muroami dengan cara dibakar," kata Misdi, Kamis (21/1/2021).

Menurutnya, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penanganan barang hasil pengawasan perikanan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan. Pelaksanaan pemusnahan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nomor 8/PER-DJPSDKP/2020 tentang petunjuk Teknis Penanganan Barang Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang bukan nerupakan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan.

"Kita musnakan barang bukti karena barang-barang tersebut bertumpuk sehingga dapat mengganggu aktivitas pelayanan, merusak lingkungan, menimbulkan bibit penyakit, dan berpotensi menjadi tempat bersarang hewan," ungkap Misdi.

Misdi menegaskan bahwa pihaknya ingin memberikan efek jera kepada pengusaha menggunakan alat tangkap yang dilarang, sesuai PermenKP nomor 71 tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan.

"Kita tegaskan kepada pelaku usaha perikanan agar tidak mengoperasikan alat tangkap yang dilarang di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI,” tandasnya

Menurut Misdi, barang bukti tersebut disita saat patroli di tahun 2019-2020. Sebagian disita, dan sebagian lagi kesadaran pengusaha menyerahkan langsung kepihaknya.

"Kita tidak mau lagi kedepan terjadi pelanggaran di perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," tukasnya (her/wb)




TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL