Bara Institute Nilai Kandasnya KIP di Laut Matras Akibat Kelalaian

Hafiz Wow    •    Minggu, 03 Januari 2021 | 14:26 WIB
Lokal
Kapal Isap Produksi (KIP) Mega Fajar milik mitra PT Timah Tbk kandas di Perairan Matras Sungailiat.(ist)
Kapal Isap Produksi (KIP) Mega Fajar milik mitra PT Timah Tbk kandas di Perairan Matras Sungailiat.(ist)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Bantuan Advokasi Rakyat (BARA) Institute menilai tenggelamnya Kapal Isap Produksi Mega Fajar milik mitra PT Timah Tbk di Perairan Matras pada Sabtu (2/1/2020) lalu merupakan bentuk keteledoran.

Direktur Eksekutif Bara Institute, Gilang Virginawan mengatakan kejadian semacam ini tidak bisa ditoleransi dalam aktivitas penambangan, sehingga bukan persoalan khilaf dalam aktivitas penambangan, Minggu (3/1/2020).

Menurutnya, kejadian ini bentuk kecelakaan tambang akibat keteledoran dalam penerapan Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sehingga mengakibatkan hal seperti ini. Jelas hal ini bertentangan dengan kaidah-kaidah Good Mining Practice berdasarkan Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 (Pasal 3).

"Yang harus menjadi perhatian selain faktor penyebab kecelakaan adalah dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan tambang ini, seperti pontensi pencemaran laut akibat tumpahnya minyak dari kapal. Pasalnya tanpa ada kejadiaan seperti ini pun sudah terjadi penolakan terhadap aktivitas penambangan di Perairan Matras oleh nelayan setempat sampai Pesaren karena dinilai mencemari laut dan menghilangkan mata pencaharian nelayan. Penolakan terhadap aktivitas penambangan dilaut matras sudah dilakukan sejak tahun 2014 hingga 2021," ungkap Gilang kepada Wow Babel, Minggu (3/1/2020).

Dengan adanya kerja ini, Gilang menilai sudah menjadi kewajiban PT Timah sebagai BUMN yang bertanggung jawab terhadap aktivitas di wilayah IUP tersebut dan gubernur sebagai pemangku kebijakan di Provinsi Bangka Belitung untuk mengambil sikap tegas dan melakukan evaluasi terkait penerapan K3 dan standart kompetensi kerja khusus dibidang pertambang mineral dan batubara serta investigasi terhadap kecelakaan tambang yang terjadi di laut matras.

Ditambahkan Gilang, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standard Kompetensi Kerja Khusus Pengawas Operasional di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

"Gubernur harus segera mengambil sikap tegas dengan memberikan teguran dan peringatan ke pada PT Timah terkait hal ini, serta meminta PT Timah untuk mencabut SPK di wilayah IUP Laut Matras karena telah terjadi pencemaran laut, serta meminta Menteri ESDM untuk mencabut IUP di wilayah laut matras," tegasnya.

Ia menambahkan, PT Timah sebagai penerbit SPK bersama perusahaan yang melakukan operasi penambangan harus bertanggung jawab terhadap pencemaran laut yang terjadi melalui pemulihan laut dan ekosistem laut serta melakukan pemberdayaan kepada nelayan yang terdampak secara berkala dan berkelanjutan.(fiz/wb) 




MEDSOS WOWBABEL