Perempuan Terpilih, Kok Bisa?

Jurnalis_Warga    •    Kamis, 31 Desember 2020 | 09:46 WIB
Lokal
Ranto (Peneliti Demokrasi dan Pemilu di Ranto Research and Consulting).(ist)
Ranto (Peneliti Demokrasi dan Pemilu di Ranto Research and Consulting).(ist)

Oleh; Ranto (Peneliti Demokrasi dan Pemilu di Ranto Research and Consulting)


Cerita suksesi politik di Pilkada 2020 yang lalu tetap menarik untuk dituturkan. Terkhusus di Bangka Selatan. Mengapa Bangka Selatan? Di Kabupaten yang terkenal dengan Tugu Nanas-nya ini, kandidat yang terpilih merupakan perpaduan politisi laki-laki dan perempuan yakni Riza Herdavid-Deby Vita. Ini tradisi baru. Biasanya, politisi yang terpilih itu pasangan laki-laki semua. Dan, politisi perempuan yang bertarung di pencalonan bupati/walikota dari berbagai momen politik belum berhasil terpilih. 

Sebut saja misalnya Fify Lety di Pilkada Pangkalpinang tahun 2008 dan Noorhari Astuti di Pilkada Bangka 2013. Berikutnya, di tahun 2015 ada Rina Tarol sebagai calon bupati Bangka Selatan. Pada tahun 2018 juga muncul nama Endang Kusmawati. Terakhir, Rina Tarol kembali mencoba peruntungannya pada tahun 2020 untuk menjadi calon bupati.

Barangkali banyak perspektif yang bisa menjelaskan mengapa paket Pasangan Riza-Deby terpilih. Mulai dari keyakinan bahwa kehadiran politisi perempuan sebagai pemimpin di daerahnya baru bisa diterima oleh masyarakat luas hanya untuk posisi wakil bupatinya saja.

Ada juga yang mengkritik bahwa kemunculan nama Deby Vita merupakan upaya elit politik lokal yang pernah berkuasa seperti Jamro untuk mewarisi jejak kekuasannya di daerah tersebut. Jika mengikuti cara berpikir yang disebutkan paling akhir ini maka kita bisa meyakini pengaruh trah politik turunan bisa mengantarkan seorang perempuan untuk melanggeng di tampuk kekuasaan. Tapi, keyakininan ini masih bisa diperdebatkan.

Meskipun demikian, dari rentetan peristiwa yang telah berlalu menegaskan bahwa perempuan mulai siap untuk mewakili aspirasi politiknya. Bahkan, di tahun 2020, Bangka Selatan menawarkan dua figur politisi perempuan bagi masyarakatnya yakni Rina Tarol sebagai calon bupati dan Deby Vita sebagai calon wakil bupati. Dan, kemudian yang terpilih adalah salah satu dari kedua politisi ini. Ini menjadi kabar baik bagi perjalanan partisipasi politik perempuan di Bangka Belitung. 

Sebelumnya, Me Hoa juga terpilih untuk memegang jabatan tertinggi di institusi politik formal yakni sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah. Tentu fenomena demikian cukup bersejarah. Setidaknya bagi politisi perempuan di Bangka Belitung sudah ada yang mampu menorehkan tinta emas dalam karir politiknya.

Apa yang menarik dari peristiwa politik yang telah disebutkan tadi? Bukankah persoalan pencalonan perempuan yang sukses dan gagal merupakan hal biasa saja. Hanya masalah bagaimana melakukan managemen strategi politik yang benar, sekaligus mampu mengeksekusinya di waktu yang tepat. 

Jika melihat kembali proses kandidasi di Bangka Selatan di Pilkada 2020 yang lalu memang memicu hasrat untuk bertanya-tanya. Munculnya dua nama politisi perempuan saja yakni Rina Tarol dan Deby Vita sudah menawarkan pertanyaan yang paling menarik.

Mengapa supply-side politisi perempuan kali ini lebih banyak jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Apa iya demand-side pemilih terhadap politisi perempuan cukup tinggi? Jangan-jangan munculnya politisi perempuan tidak diminati oleh publik. Atau, malah sebaliknya .

Kali ini saya tergelitik untuk menjawab pertanyaan yang disebutkan paling akhir tadi. Jawaban ini juga diharapkan menjadi petunjuk awal paling mutakhir bagi banyak pihak yang tertarik untuk melihat dan mengamati perjalanan partisipasi politik perempuan di Bangka Belitung. 

Saya akan memulainya dari hasil penelitian yang pernah dilakukan di Bangka Selatan menjelang pencalonan kandidat pada pertengahan tahun 2020 kemarin.

Hasil penelitian saya mencatatkan bahwa, sebanyak 76,4% masyarakat di Bangka Selatan mengaku bersedia di pimpin oleh seorang perempuan. Sementara yang menjawab dengan tegas menolak untuk di pimpin oleh perempuan hanya 17,7%. Sisanya, 0,7% menolak memberikan jawaban dan 5,2% masih belum tahu apakah bersedia atau tidak bersedia di pimpin oleh perempuan. 

Dari data ini mulai terlihat bahwa publik di Bangka Selatan sudah menerima kehadiran politisi perempuan untuk jabatan tertinggi di Lembaga Eksekutif daerah. Hanya saja informasi ini belum bisa menggambarkan jabatan bupati ataukah jabatan wakil bupati saja yang dipegang oleh politisi perempuan sehingga publik menerima secara luas. 

Selanjutnya, bagaimana respon publik di Bangka Selatan terkait dengan pencalonan perempuan sebagai bupati maupun sebagai wakil bupati di Pilkada 2020? 

Untuk pencalonan jabatan bupati misalnya, publik menyebutkan bersedia untuk memberikan dukungannya kepada politisi perempuan sebagai jabatan bupati sebanyak 75,2%. Tidak bersedia mendukung politisi perempuan untuk jabatan politik terdiri dari 13,5%. Sisanya, 11,3 tidak memberikan komentar.

Lalu, untuk posisi wakil bupati seperti apa? Dukungan publik terhadap pencalonan perempuan sebagai wakil bupati memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pencalonan politisi perempuan untuk jabatan bupati meskipun tidak terlalu signifikan. Terdiri dari 78,9% pemilih di Bangka Selatan menjawab bersedia memberikan dukungan bagi perempuan yang mencalonkan dirinya sebagai wakil bupati pada pilkada 2020. Hanya 9,4% yang menolak cukup tegas terkait dengan pencalonan tersebut. Berikutnya 11,2% mengaku tidak tahu. Terakhir, yang merahasiakan jawabannya ada 0,5%.

Dari ketiga informasi ini, potensi keterpilihan politisi perempuan di pilkada 2020 untuk Bangka Selatan cukup tinggi. Bahkan mengalahkan potensi keterpilihan calon independen dan juga pencalonan putra mahkota bupati incumbent saat ini. Pada kesempatan kali ini juga sekaligus mengonfirmasi mengapa Pilkada Bangka Selatan 2020 muncul dua kandidat politisi perempuan di waktu yang bersamaan.

Bangka Selatan telah menorehkan sejarah baru bagi keterlibatan perempuan dalam jabatan-jabatan politik tertinggi. Keberhasilan ini tentu memberikan semangat bagi perempuan yang ingin meniti karir dalam jabatan politik. Setelah Bangka Tengah, Bangka Selatan, kehadiran politisi perempuan juga tersebar di berbagai daerah lainnya yang ada di Bangka Belitung untuk masa mendatang. 

Poin penting yang ingin saya sampaikan pada bagian akhir ini adalah: perlakukan diskriminasi pemilih dalam memberikan dukungan politiknya kepada politisi perempuan mulai tergerus. Pelan tapi pasti kehadiran politisi perempuan mulai diterima keberadaannya secara luas. Setidaknya sudah di mulai dari Bumi Junjung Besaoh.(*) 



MEDSOS WOWBABEL